Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal mengungkapkan rencana dividen BUMN sebagai cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum menjadi kebijakan resmi pemerintah. Gagasan tersebut sejauh ini masih sebatas pembicaraan dan belum dituangkan dalam Rancangan APBN maupun pembahasan resmi dengan parlemen.

Hekal menjelaskan pihaknya memang sempat mendengar adanya keinginan pemerintah agar keuntungan yang diperoleh Danantara dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap APBN. Namun, gagasan tersebut belum sampai pada tahap kebijakan.

"Kalau sudah jadi policy, kan tertuang dalam dokumen ataupun nanti dalam pembahasan kita," kata Hekal ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, pembicaraan mengenai dividen BUMN tidak bisa dilihat secara parsial. Pasalnya, setelah pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN, terdapat pilihan kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara matang: apakah keuntungan yang diperoleh Danantara akan disetorkan sebagai dividen kepada negara atau justru diputar kembali untuk investasi.

Hekal menilai, secara prinsip, tidak ada yang salah apabila negara meminta dividen dari Danantara. Sebagai superholding BUMN, Danantara pada akhirnya memang diharapkan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap penerimaan negara.