"Sementara ini memang alokasi anggaranya masih diblokir, tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan, memang akan segera dibayarkan oleh DJA [Ditjen Anggaran Kemenkeu], tapi kami tentu saja, kami nanti berkomunikasi kepada DJA, prosesnya akan seperti apa, karena memang ini masih diblokir," tegasnya.
Detailnya dalam bahan paparan Agustina secara rinci diterangkan bahwa tunggakan tersebut terdiri dari belanja bahan Rp16,11 milar untuk seragam, KLB, Call Center, sendok, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk sertifikasi SPPG Rp111,6 miliar. Lalu jasa konsultasi dan sewa kendaraan sebesar Rp200 juta dan Rp121 juta.
Lalu honor narasumber tertunggak Rp812 juta, jasa lainnya untuk Event Organizer hingga publikasi sebesar Rp330,44 miliar, uang transportasi untuk pengiriman barang Rp7,39 miliar. Perjalanan dinas 2025 Rp684 juta. Tunggakan bantuan pemerintah untuk MBG Rp100,61 miliar, hingga belanja modal untuk pembangunan dapur dengan APBN sebesar Rp1,04 triliun.
Laporan Belanja 2025
Pada kesempatan yang sama, BGN melaporkan laporan keuangan 2025. Disebut, bagian realisasi belanja BGN mencapai sekitar Rp51,5 triliun.
Nilai tersebut berasal dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp117 miliar, belanja barang sekitar Rp48 triliun atau 66% dari pagu Rp73 triliun, serta belanja modal sekitar Rp2 triliun atau 33,43% dari pagu Rp8 triliun. Dengan demikian, total realisasi belanja mencapai sekitar Rp51,5 triliun.
Agustina menjelaskan rendahnya realisasi belanja antara lain disebabkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) batch III yang baru terealisasi pada 2026.
Selain itu, usulan tambahan belanja (ABT) sebesar Rp14 triliun yang pada akhirnya tidak terserap, serta adanya pengembalian belanja bantuan pemerintah sekitar Rp12 triliun.
(prc/ros)
