Dalam kesempatan itu, Yuliot menyampaikan Kementerian ESDM mendapatkan 81 rekomendasi atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia menyampaikan sebanyak 18 dari 81 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara, sedangkan 73 sisanya masih dalam proses tindak lanjut berupa perbaikan administrasi, perbaikan penyempurnaan regulasi, dan penyempurnaan aplikasi.
“[Sebanyak] 18 rekomendasi sudah ditindaklanjuti, 14 berupa rekomendasi bersifat material, dan 4 merupakan rekomendasi bersifat penyempurnaan prosedur. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp7,6 miliar dan US$ 129,01 juta,” tegas dia.
Sekadar informasi, Kementerian ESDM menargetkan setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor mineral dan batu bara (Minerba) mencapai Rp134 triliun tahun ini.
Target itu naik 7,63% dari besaran PNBP sektor Minerba sepanjang 2025 yang dipatok sebesar Rp124,5 triliun.
“[PNBP] Minerba, Rp134 triliun something. Mudah-mudahan achieve,” kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno kepada awak media di DPR, medio Januari.
Tri meyakini target setoran PNBP Minerba itu bisa tercapai seiring dengan peningkatan pengawasan dan tata kelola pertambangan di Tanah Air.
Tri juga mengklaim pemangkasan produksi sejumlah komoditas Minerba pada tahun ini tidak memengaruhi setoran PNBP, alasannya harga komoditas justru terkerek.
“Terus ada beberapa komoditas lain kayak timah juga naik, terus kemudian nikel, emas, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ya achieve lah,” ucap Tri.
Adapun, Kementerian ESDM mencatat PNBP dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM)—khususnya tambang atau minerba—sepanjang 2025 mencapai Rp138,37 triliun.
Realisasi tersebut setara dengan 108,56% di atas target Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun lalu yang senilai Rp127,44 triliun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan capaian tersebut relatif menggembirakan, mengingat harga komoditas tambang andalan Indonesia—batu bara— tidak terlalu berkilau sepanjang tahun lalu, demikian juga dengan komoditas minerba lainnya.
“Ini saya harus jujur mengatakan, ini kerja tim. [...] Kenapa kita harus melakukannya? Karena negara membutuhkan dana untuk bagaimana bisa membiayai program-program kerakyatan,” kata Bahlil dalam konferensi pers Kinerja Kementerian ESDM 2025, Kamis (8/1/2026).
Khusus untuk setoran PNBP sektor migas, Bahlil tidak menampik telah terjadi penurunan pada tahun lalu dengan realisasi Rp105,04 triliun atau hanya 83,7%.
Menurut Bahlil, realisasi PNBP migas yang tidak mencapai target 2025 tersebut lebih dipengaruhi oleh tren harga minyak dunia yang cenderung bearish nyaris sepanjang tahun lalu.
“Sekalipun lifting minyak sampai 605,3 ribu barel per hari pada 2025, tetapi kita harus menyampaikan bahwa dalam APBN asumsi kita harga ICP itu US$82/barel. Namun, kenyataannya, sejak Januari—31 Desember rata-rata harga minyak dunia US$68/barel,” terang Bahlil.
“Maka itu berdampak ketika harga [minyak] tidak sampai US$80/barel, itu berdampak terhadap pendapatan negara. Maka itu, pendapatan di sektor migas mencapai Rp105,04 triliun atau 83,7% dari target. Ini untuk sektor migas.”
(azr/wdh)
