Namun, di saat yang sama, transformasi tersebut juga berpotensi membawa konsekuensi baru terhadap biaya utang, kerentanan terhadap gejolak pasar global, serta yang paling penting, keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Josua Pardede mengatakan, pergeseran sumber pembiayaan berbasis pasar memang memberikan akses pendanaan yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih beragam bagi pemerintah dan korporasi. Penerbitan surat utang global juga dapat membentuk acuan harga bagi pelaku pasar, memperluas basis investor, dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman resmi yang biasanya lebih terbatas serta bersyarat proyek.
"Ini mencerminkan bahwa Indonesia sudah dianggap memiliki kapasitas ekonomi, kedalaman pasar, dan rekam jejak fiskal yang cukup baik untuk mengakses pasar global," kata Josua.
Namun, Josua menilai konsekuensi juga tidak kecil. Dia menyebut, pembiayaan berbasis pasar lebih mahal dan lebih mudah berubah mengikuti sentimen global.
Ketika suku bunga Amerika Serikat (AS) naik, dolar AS menguat atau rupiah melemah, maka biaya pembayaran bunga dan pokok utang valas bisa meningkat. Dominasi dolar AS dapat menekan mata uang negara berkembang dan meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri dalam valuta asing, sehingga berpotensi mempersempit ruang fiskal.
Tak heran jika struktur pembiayaan jadi kian sensitif terhadap kondisi pasar keuangan global. Sebab, sekitar 75% ULN pemerintah kini berasal dari kreditor swasta. Sehingga, biaya utang Indonesia akan semakin dipengaruhi oleh perubahan suku bunga global, sentimen investor, peringkat kredit, dan volatilitas nilai tukar.
Misalnya, ketika imbal hasil (yield) US Treasuri naik atau premi risiko emerging markets meningkat, maka biaya penerbitan utang pemerintah juga cenderung ikut naik. Hal itu dapat tercermin dalam perubahan yield surat utang atau obligasi yang diterbitkan pemerintah.
Begitu juga yang terjadi saat ini, ketika lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia di BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek stabil, pasar Surat Utang Negara (SUN) kembali meriah.
Dua hari setelah S&P mempertahankan peringkat itu, yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 1 tahun turun 5,7 bps ke 7,14%, disusul tenor 2 tahun ikut turun 5,8 bps menjadi 7,2%. Begitu juga tenor 5 tahun mengalami penurunan yield 2,9 bps jadi 7,2%, dan tenor 10 tahun turun 1,8 bps jadi 7,24%. Penurunan yield mengindikasikan adanya aksi beli pada pasar SUN.
Bahkan, dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mendapat animo tinggi dan mencatat kenaikan pada penawaran yang masuk sebesar Rp32,47 triliun. Angka ini melonjak 104% dari posisi penawaran dalam lelang sebelumnya yang hanya Rp15,91 triliun.
Era Pinjaman Lunak Berakhir?
Pinjaman dengan bunga rendah yang menyusut sebenarnya tak mengindikasikan bahwa lembaga pembangunan lainnya berhenti mendukung Indonesia. Sebaliknya, Indonesia dianggap memiliki kapasitas fiskal dan akses pasar yang cukup baik sehingga tak lagi memenuhi syarakat untuk memperoleh pinjaman lunak dalam jumlah besar.
Kekosongan yang ditinggalkan oleh official creditors kini digantikan oleh private sectors. Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juli menunjukkan kreditur swasta mencapai US$162,38 miliar, atau sekitar tiga kali lebih besar daripada official creditors.
Komponen terbesar adalah International Government Securities (global bonds) yang mencapai US$97,43 miliar. Angka ini melonjak hampir US$12 miliar dibanding posisi pada Mei 2025 yang sebesar US$85,36 miliar.
Dengan kata lain, dalam waktu sekitar satu setengah tahun, pemerintah jauh lebih aktif membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat penerbitan obligasi global dibanding menarik pinjaman dari lembaga internasional.
Secara strategis, langkah ini memang memberikan Indonesia beberapa keuntungan. Pertama, pemerintah memperoleh fleksibilitas yang lebih besar. Dana hasil penerbitan obligasi dapat digunakan lebih cepet daripada proses pinjaman proyek yang biasanya membutuhkan negosiasi panjang.
Pinjaman bilateral dan multilateral memiliki kelebihan utama berupa biaya yang biasanya lebih rendah, tenor lebih panjang, masa tenggang lebih longgar, dan dukungan teknis dari lembaga pemberi pinjaman.
"Kekurangannya, pinjaman bilateral dan multilateral biasanya lebih lambat, lebih administratif, terikat pada proyek tertentu, dan sering disertai persyaratan pengadaan, reformasi kebijakan, standar lingkungan, atau kewajiban pelaporan yang ketat," kata Josua.
Kedua, pemerintah tidak perlu terikat pada persyaratan penggunaan dana seperti yang umumnya ditemukan pada pinjaman multilateral atau bilateral. Pinjaman jenis ini lebih cocok untuk proyek infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan iklim, energi, dan perlindungan sosial karena tujuan utamanya bukan hanya keuntungan finansial, tetapi juga pembangunan.
Ketiga, pasar obligasi global menyediakan kapasitas pendanaan yang jauh lebih besar, sehingga pemerintah bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam jumlah besar secara cepat.
"Dari sisi fleksibilitas anggaran, pinjaman ini tidak selalu dapat dipakai cepat untuk kebutuhan pembiayaan umum. Karena itu, pemerintah sering tetap membutuhkan surat utang pasar untuk menutup kebutuhan pembiayaan yang lebih besar dan lebih cepat," ujar Josua.
Menurut Josua, penurunan pinjaman dari pemerintah asing dan lembaga internasional menandakan bahwa Indonesia tak lagi bergantung besar pada utang lunak, tapi juga tidak sepenuhnya meninggalkan tersebut.
"Perubahan itu lebih tepat disebut nornalisasi, saat pendapatan per kapita naik, status Indonesia membaik, dan akses pasar makin kuat, porsi pinjaman lunak secara alami mengecil," sebut Josua.
Selain itu, dana murah dari lembaga pembangunan biasanya diprioritaskan untuk negara berpendapatan lebih rendah atau negara yang akses pasarnya terbatas. Josua mengatakan, sebagian biaya utang memang bisa jadi lebih mahal, tapi juga mencerminkan naiknya jelas Indonesia sebagai peminjam yang lebih mandiri.
Pengelolaan Risiko
Meski demikian, Josua menambahkan kenaikan pembiayaan berbasis pasar harus dikelola hati-hati karena kondisi eksternal Indonesia sedang tidak sekuat sebelumnya. S&P menilai metrik eksternal Indonesia memburuk akibat kenaikan biaya impor dan tekanan rupiah.
Defisit transaksi berjalan diperkirakan bisa melebar ke 2,1% PDB pada 2026, sementara kebutuhan pembiayaan eksternal bruto terhadap penerimaan transaksi berjalan dan cadangan devisa diproyeksikan naik ke 98,9% dari 92,9% pada 2025.
"Ini berarti kemampuan membayar tetap memadai, tetapi bantalan eksternal perlu dijaga lebih kuat," kata Josua.
Selama rasio ULN terhadap PDB tetap terkendali, utang jangka panjang dominan, cadangan devisa memadai, dan dana hasil utang digunakan untuk kegiatan produktif, menurut Josua struktur utang RI saat ini masih terbilang sehat.
Masalah akan muncul jika pembiayaan pasar dipakai untuk belanja yang tidak produktif, jatuh tempo makin pendek, porsi valas meningkat tanpa perlindungan memadai, atau penerimaan ekspor melemah sehingga kemampuan memperoleh devisa menurun.
Josua menilai, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara pembiayaan pasar dan pinjaman resmi. Pinjaman bilateral dan multilateral sebaiknya tetap dimanfaatkan untuk proyek jangka panjang yang memberi manfaat sosial dan ekonomi tinggi, terutama energi bersih, pangan, kesehatan, pendidikan, air, dan infrastruktur dasar.
Sementara penerbitan surat utang global perlu diarahkan secara selektif, dengan tenor panjang, mata uang yang terdiversifikasi, dan biaya yang masuk akal.
"Kuncinya bukan menghindari utang pasar, melainkan memastikan setiap tambahan utang memperkuat kapasitas produksi, ekspor, dan penerimaan negara, sehingga biaya utang tidak menjadi beban permanen bagi APBN dan perekonomian," sebut Josua.
(dsp/aji)
