Al-Kheetan menegaskan para pejabat publik memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menolak rasisme, diskriminasi, dan ujaran kebencian.
"Negara dan organisasi olahraga harus secara aktif berupaya mencegah tindakan rasisme dan segala bentuk diskriminasi lainnya. Mereka juga harus memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang independen dan efektif," katanya, dikutip dalam siaran pers melalui website resmi, Rabu (08/07).
"Perusahaan media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi diskriminasi rasial dan pelecehan xenofobia di platform mereka, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional,"tambahnya.
Kasus ini bermula setelah Prancis mengalahkan Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Usai pertandingan, Amarilla mengunggah sejumlah komentar bernada rasis di media sosial yang menyerang Mbappé.
Ia menyebut sang pemain sebagai "orang Kamerun yang terjajah yang berusaha menyamar sebagai orang Prancis" serta melontarkan sejumlah hinaan lain yang kemudian memicu kecaman luas.
Mbappé tidak tinggal diam. Melalui media sosial, ia menyebut Amarilla sebagai sosok yang tidak layak menduduki jabatan publik dan menilai pernyataan senator tersebut justru mencoreng nama Paraguay. Menurut Mbappé, komentar rasis itu membuat dunia mengalihkan perhatian dari perjuangan tim Paraguay selama turnamen.
Setelah menuai kritik internasional, Amarilla menghapus unggahannya dan memposting surat terbuka kepada Mbappé dalam bahasa Prancis dan Spanyol.
Meski mengaku menyesali ucapannya, ia juga menyalahkan sikap Mbappé selama pertandingan dan bahkan meminta sang pemain meminta maaf atas tanggapannya.
Pemerintah Paraguay pun segera mengambil jarak dengan menegaskan pernyataan Amarilla tidak mewakili sikap negara maupun rakyat Paraguay.
Dukungan terhadap Mbappé datang dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron. Melalui media sosial, Macron menyatakan, "Gol lain untuk Kylian Mbappé. Kali ini melawan rasisme."
Ia menegaskan nilai-nilai martabat, rasa hormat, dan persaudaraan harus dijunjung ketika ujaran kebencian muncul di ruang publik.
(dec)
