Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyebut kementerian/lembaga (K/L) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp984 triliun untuk tahun anggaran 2027. Bila disepakati, anggaran tersebut akan naik 57,16% dibandingkan anggaran belanja K/L pada 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun.

YB Suhartoko, Dosen Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya menyebut bahwa permintaan tambahan anggaran dari K/L tersebut cukup besar dan bisa menimbulkan persoalan.

“Meningkatkan anggaran K/L sebesar Rp 980 T merupakan nilai yang cukup besar, hampir 25% dari Total nilai APBN 2026. Jika untuk menutupnya dengan utang, maka akan menimbulkan persoalan baru jika manajemen utang tidak dilakukan dengan baik,” kata Suhartoko kepada Bloomberg Technoz, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, hal ini lantaran saat ini persoalan mengenai APBN ini harus dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi pengeluaran banyak sekali pengeluaran sudah terkunci misalnya anggaran pendidikan, subsidi BBM dan program strategis nasional.

Dari sisi penerimaan , meningkatkan penerimaan pajak di tengah perlambatan dunia usaha juga  akan menimbulkan kesulitan tersendiri.