Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah untuk mengevaluasi potensi kehilangan penerimaan perpajakan akibat insentif atau belanja perpajakan pada 2027 mencapai Rp632 triliun. PDIP meminta pemerintah lebih selektif untuk mengarahkan pada sektor yang memiliki nilai tambah. 

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Selasa (18/8/2026). 

“Belanja perpajakan yang mencapai Rp632 triliun harus dievaluasi dan diarahkan hanya pada yang memiliki nilai tambah yang nyata dan terukur, antara lain transfer teknologi, penyerapan kerja, TKDN, perlindungan lingkungan hidup, nilai tambah bagi rakyat, dan lain sebagainya,” kata Anggota Fraksi PDIP, Budi Sulistyono dalam rapat. 

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap mengalokasikan belanja perpajakan dalam jumlah besar pada tahun depan. 

Menurutnya, belanja perpajakan tersebut dapat digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat, iklim investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).