Bloomberg Technoz, Jakarta - Fraksi Partai Nasdem di DPR RI menekankan agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada 2027 tidak menanggung risiko Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara berlebihan, pasca-perusahaan pelat merah itu tidak lagi menyetor dividen kepada pemerintah. 

Diketahui, seluruh perusahaan BUMN kini telah dialihkan ke Danantara sebagaimana konsekuensi dari amandemen Undang-Undang BUMN. Dividen BUMN yang dulu disetor ke APBN melalui pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) lalu dialihkan ke Danantara. 

Anggota Fraksi Nasdem Charles Meikyansah mengungkapkan partainya memerhatikan secara khusus penurunan PNBP KND pasca pengalihan dividen BUMN kepada BPI Danantara. 

“Oleh karena itu perlu menetapkan kebijakan dividen yang jelas menjamin transparansi pengelolaan laba, memperkuat mekanisme pelaporan kepada DPR serta memastikan APBN tidak menjadi penanggung resiko korporasi secara berlebihan,” kata Charles dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Selasa (18/8/2026). 

Dalam catatan Kementerian Keuangan hingga semester I-2026, realisasi PNBP KND memang merosot tajam yakni Rp1,5 triliun (year on year/yoy). Angka ini turun 87% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau semester I-2025 sebesar Rp11,8 triliun.