Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 kepada parlemen dalam rapat paripurna DPR ke-23 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026 pada Kamis (2/7/2026). 

Meski berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), realisasi postur APBN 2025 menunjukkan sejumlah target pendapatan negara tidak tercapai, serta terdapat pembengkakan pada pos defisit. 

"2025 merupakan tahun yang penuh dengan berbagai tantangan, fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu logistik tetapi juga mengubah paradigma kerja sama ekonomi multilateral secara fundamental," kata Purbaya dalam rapat paripurna DPR. 

Purbaya memaparkan realisasi pendapatan negara dan hibah hanya menyentuh Rp2.765,13 triliun atau 92,01% dari target yang dipatok dalam APBN 2025 (Perpres No. 201/2024) sebesar Rp3.005,12 triliun. 

Hal ini utamanya disumbang oleh penerimaan perpajakan yang hanya terealisasi Rp2.218,17 triliun atau 89,05% dari target. Purbaya beralasan, upaya optimalisasi pendapatan negara sangat menantang akibat faktor eksternal dan internal.