"Misalnya dia pinjam Rp50 juta, ujung-ujungnya total yang dibayar dia Rp500 juta. Semakin panjang semakin besar," tutur dia.
Tantangan Terbesar
Di sisi lain, Anton justru mengatakan tantangan terbesar sektor perumahan di Indonesia adalah keterbatasan pasokan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau.
Pemerintah, kata dia, semestinya lebih fokus untuk mendorong dan mencari soluasi efisiensi biaya pembangunan hingga memperbesar suplai rumah.
Mahalnya harga rumah saat ini, kata dia, dipengaruhi banyak hal seperti harga tanah, biaya infrastruktur hingga berbagai komponen perpajakan.
Persoalan itulah, lanjutnya, yang harus menjadi jauh lebih penting untuk diselesaikan ketimbang memperpanjang tenor kredit.
"Yang jadi isu dalam masalah perumahan itu adalah penyediaan pasok. Pasoknya aja nggak ada, supply-nya aja nggak ada. Harusnya yang di-address pemerintah itu ketersediaan pasok, harga yang terjangkau," kata dia.
"Kenapa harganya mahal? Berarti kan ada komponen-komponen yang mungkin nggak efisien, mungkin masalah pajak, mungkin masalah biaya infrastruktur sehingga membuat harga tanah mahal, harga bahan bangunan mahal. Itu yang di-address, bukan ngurusin tenornya."
Sebelumnya, pemerintah menyepakati sejujmlah langkah strategis untuk mempercepat penyaluran FLPP, sebagai bagian dari upaya percepatan program 3 juta rumah. Salah satunya adalah memperpanjang tenor cicilan hingga selama 40 tahun.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kemarin.
(ain)
