“BPR diminta meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar, terutama pelaku usaha yang bergantung pada kegiatan impor atau memiliki keterkaitan dengan rantai pasok global,” ungkapnya.
Selain itu, BPR diminta untuk mengidentifikasi lebih dini terhadap debitur yang mulai mengalami tekanan arus kas sehingga langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan sebelum kualitas kredit memburuk dengan menerapkan early warning system yang ketat. Pada akhirnya, permodalan yang kuat menjadi bantalan utama dalam menghadapi peningkatan risiko.
“Oleh karena itu, BPR perlu memastikan tingkat permodalan dan pembentukan CKPN telah memadai,” tutur Dian.
Dian menekankan, sebagai langkah preventif terhadap sentimen di media sosial, OJK memantau dinamika pasar dan tren opini publik secara berkesinambungan.
OJK juga terus memperkuat koordinasi kebijakan serta strategi komunikasi publik bersama Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global dan domestik.
(mfd/ell)
