AI menjadi bagian dalam implementasi beberapa program pemerintah, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos), pemberdayaan UMKM, hingga pengawasan perdagangan ilegal. 

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan, salah satu implementasi yang menjadi fokus pemerintah adalah digitalisasi bansos dan penguatan UMKM berbasis AI.

Pemerintah menargetkan digitalisasi bansos dapat menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 50 juta penerima bantuan di seluruh Indonesia. Uji coba yang dilakukan di Banyuwangi disebut menunjukkan hasil positif dan kini tengah dipersiapkan untuk diperluas ke berbagai daerah.

Bagi Meutya, penggunaan AI harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol kemajuan teknologi. “Kalau program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan,” kata dia, dikutip Rabu (24/6/2026).

Selain itu, pemanfaatan AI juga mulai terlihat dalam pengawasan dan penegakan hukum ekonomi. Baru-baru ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas impor ilegal atau balpres dengan memanfaatkan sistem pemindaian berbasis AI di pelabuhan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa sistem AI mampu mendeteksi pola muatan yang memiliki kemiripan dengan kasus penyelundupan yang pernah ditemukan sebelumnya. 

Ketika pola tersebut teridentifikasi, sistem secara otomatis memberikan peringatan kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Teknologi itu disebut membantu aparat mengungkap 43 kontainer pakaian bekas impor ilegal dengan total nilai barang mencapai sekitar Rp53,9 miliar.

“Dulu melihatnya pakai mata telanjang. Sekarang sudah lebih canggih. Ada sistem deteksi yang langsung memberi tahu ketika menemukan pola yang mirip. Jadi pengawasan dilakukan secara ganda, oleh petugas ahli yang terlatih dan oleh AI. Deteksinya menjadi lebih cepat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Buffer Area TPS CDC Banda, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Tantangan Implementasi AI di Tanah Air

Meski diklaim memberikan hasil, Direktur Eksekutif ICT Institute sekaligus pakar telekomunikasi, Heru Sutadi menyebutkan terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam perluasan AI di Tanah Air, khususnya di pemerintahan.

Heru tidak memungkiri bahwa perkembangan AI dewasa ini menjadi satu hal positif dan tak sekedar wacana. Pasalnya, AI memang bisa membantu mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat pengawasan.

“Namun, kita jangan sampai terjebak pada euforia teknologi. AI bukan tujuan, melainkan alat untuk menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat,” kata Heru saat berbincang dengan Bloomberg Technoz.

“AI membutuhkan data yang bersih, akurat, dan terintegrasi. Sementara saat ini masih banyak data antar instansi yang belum sinkron.”

Heru lantas menyinggung kesiapan SDM, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan tata kelola AI. Keempat hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

“Ada pula risiko munculnya ketergantungan pada teknologi dan platform asing,” bebernya.

Heru menambahkan bahwa penerapan AI tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah perlu memastikan pondasi utama berupa kualitas data dan tata kelola sudah siap sebelum memperluas penggunaan teknologi tersebut.

“Jangan sampai kita terlalu fokus pada membeli teknologi, tetapi melupakan pondasi dasarnya. Prinsipnya, data yang buruk akan menghasilkan keputusan yang buruk pula. AI yang canggih pun tidak akan efektif jika ekosistem pendukungnya belum siap,” ujarnya.

Heru kemudian menilai investasi AI ke depan kemungkinan akan semakin besar karena teknologi tersebut akan menjadi infrastruktur strategis layaknya jalan tol, pelabuhan, atau listrik.

“Namun investasi AI tidak boleh hanya diartikan sebagai membeli teknologi atau membangun pusat data bernilai triliunan rupiah. Investasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan kualitas data, penguatan SDM, keamanan siber, hingga integrasi antar instansi,” tekannya.

Ia menegaskan, keberhasilan implementasi AI di pemerintahan tidak boleh diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan atau kecanggihan teknologi yang digunakan. Tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan.

“Jangan sampai kita mengulangi kesalahan membangun sistem yang mahal, tetapi belum siap dari sisi data, SDM, dan tata kelola. AI harus menjadi solusi, bukan sekadar proyek,” pungkas Heru.