Meski demikian, Josua menilai bahwa efektivitas bantuan pangan ini masihlah terbatas lantaran bantuan pangan adalah penyangga daya beli, bukan mesin pencipta pendapatan baru.
Josua menyebut bahwa dampaknya baru akan kuat jika penyalurannya tepat sasaran, tepat waktu, dan diiringi pengendalian pasokan pangan.
“Kalau tidak, bantuan ini hanya memindahkan tekanan sementara dari rumah tangga ke APBN tanpa menyelesaikan akar masalah, yaitu harga pangan yang mudah bergejolak, distribusi yang belum efisien, dan pendapatan kelompok bawah yang belum naik secara berkelanjutan,” kata Josua.
Karena itu, menurutnya bantuan pangan perlu dibaca sebagai kebijakan darurat yang berguna, tetapi harus dilengkapi dengan perbaikan data penerima, penguatan stok beras, pengendalian harga di daerah, serta dukungan produksi pangan agar harga tidak kembali melonjak setelah bantuan selesai.
Insentif Bagi Kelas Menengah
Sementara itu, Josua menyebut bahwa insentif untuk masayarakat kelas menengah seperti insentif transportasi dan program magang bisa membantu, tetapi derajat efektivitasnya berbeda.
Ia menyebut bahwa diskon transportasi lebih berfungsi menjaga mobilitas dan konsumsi selama masa liburan, bukan menciptakan pekerjaan berkualitas secara langsung.
“Kebijakan ini bisa membantu kelas menengah menekan biaya perjalanan, mendorong sektor pariwisata, dan menjaga belanja masyarakat, tetapi manfaatnya cenderung sementara dan lebih banyak dirasakan oleh kelompok yang memang sudah memiliki kemampuan untuk bepergian,” kata Josua.
Pemerintah menyiapkan total anggaran insentif transportasi sekitar Rp1,54 triliun untuk dua periode besar, yaitu libur sekolah dan Natal Tahun Baru, dengan sasaran jutaan penumpang.
Sementara itu, Josua menilai bahwa program magang dan vokasi lebih relevan untuk pasar kerja, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keterhubungan dengan kebutuhan perusahaan.
Pemerintah menyebut anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dengan fokus antara lain lulusan SMA dan SMK sebanyak 220.000 orang serta 50.000 orang terdampak PHK.
Sementara evaluasi program sebelumnya menunjukkan 65.245 peserta mengikuti magang di 8.048 perusahaan atau instansi, sekitar 84% peserta merasa puas, sekitar 67% merasa program sangat membantu kondisi ekonomi, dan sekitar 30% peserta mendapat tawaran kerja langsung.
Menurut Josua angka ini menunjukkan bahwa program magang belum cukup kuat dipandang sebagai insentif karena masih ada sekitar 37,6% peserta yang belum mendapat tawaran kerja sampai program selesai.
“Bagi lulusan S1, program ini akan efektif jika tidak hanya menjadi tempat menunggu pekerjaan, melainkan menjadi jembatan menuju pekerjaan tetap,” tambahnya
Artinya, program magang harus diarahkan ke sektor yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja terampil, seperti manufaktur, jasa keuangan, perdagangan, teknologi, logistik, energi, kesehatan, pangan, dan ekonomi kreatif.
Menurut Josua perlu ada ukuran keberhasilan yang jelas, seperti berapa persen peserta direkrut setelah tiga sampai enam bulan, berapa kenaikan pendapatan setelah mengikuti program, dan apakah pekerjaan yang diperoleh sesuai bidang keahlian.
“Tanpa ukuran seperti itu, program magang hanya akan menjadi bantuan uang saku sementara yang memperbaiki sentimen, tetapi belum memperbaiki kualitas pasar kerja,” kata Josua.
Daya Beli Tak Jatuh
Josua juga mengingatkan konteks pemerintah dalam mengucurkan inisiatif ini yakni data konsumen yang menunjukkan keyakinan masyarakat masih optimistis, dengan Indeks Keyakinan Konsumen Mei 2026 sebesar 120,9, tetapi lebih rendah dari 123,0 pada bulan sebelumnya.
“Indeks kondisi ekonomi saat ini juga turun dari 116,5 menjadi 112,2. Ini menandakan daya beli tidak jatuh, tetapi mulai lebih berhati-hati,” katanya.
Sementara itu, penjualan eceran Mei 2026 diperkirakan masih terkontraksi 3,2% secara tahunan, meskipun membaik dibanding April yang terkontraksi 3,7%.
“Jadi, stimulus Rp26 triliun ini tepat waktu untuk menahan perlambatan konsumsi, tetapi tidak cukup besar untuk mengubah arah ekonomi secara struktural bila tidak disertai penciptaan pekerjaan dan kenaikan pendapatan,” katanya.
Menurut Josua, bantuan pangan cukup efektif untuk kelompok bawah sebagai peredam tekanan biaya hidup, sementara insentif transportasi lebih bersifat penopang konsumsi jangka pendek.
Sementara itu, program magang dapat lebih berdampak bagi masyarakat menengah dan lulusan S1 jika dirancang sebagai jalur masuk ke pekerjaan tetap, bukan sekadar program sementara.
“Rekomendasi saya, pemerintah perlu mengubah ukuran keberhasilan stimulus dari sekadar jumlah anggaran dan jumlah penerima menjadi dampak nyata terhadap daya beli, penyerapan kerja, dan kualitas pekerjaan,” katanya.
Menurutnya, APBN memang perlu hadir sebagai penyangga ekonomi, tetapi tetap harus terarah, terukur, dan menjaga disiplin fiskal agar tidak hanya menghasilkan dorongan sesaat, melainkan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(ell)
