Di sisi lain, untuk smelter nikel hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL), Arif menyebut saat ini kondisinya masih belum terlalu terdampak defisit bijih nikel. Dia menegaskan tingkat utilitas smelter HPAL secara umum masih cukup tinggi.
Akan tetapi, dia mewaspadai smelter HPAL bakal merasakan kekurangan pasokan bijih mulai kuartal III atau IV-2026. Alasannya, smelter jenis ini memanfaatkan bijih per ton lebih besar daripada smelter RKEF.
“Jadi, jika tidak ada pasokan dan tambahan kuota baru, diperkirakan HPAL akan mulai merasakan kekurangan pasokan bahan baku bijih mulai kuartal III atau IV-2026,” tegas Arif.
Dalam kaitan itu, Arif menegaskan industri hilir nikel sedang membutuhkan pasokan bijih nikel untuk memenuhi kapasitas eksisting, serta untuk proyek-proyek ekspansi dan proyek baru.
Arif menyatakan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 komoditas nikel terlalu ketat, bahkan sampai menimbulkan persepsi bahwa industri hilirisasi nikel sedang mengalami pengereman mendadak.
“Dari awal FINI telah menyampaikan memahami terhadap upaya pemerintahan melakukan kontrol atas data produksi bijih nikel 2026 melalui persetujuan RKAB. Pemerintah melakukan hal ini dalam rangka untuk mengatasi kelebihan pasokan nikel global dan akan dapat diikuti dengan kenaikan harga nikel di tingkat global," ujar Arif.
Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Arif mengungkapkan kapasitas terpasang smelter di Indonesia mencapai 2,8 juta ton nikel yang terdiri atas 2,3 juta ton smelter pirometalurgi berbasis RKEF dan 500.000 ton smelter hidrometalurgi berbasis HPAL.
Arif mengatakan produksi logam nikel pada 2026 berpotensi naik lagi menjadi 2,7 juta ton, seiring dengan penambahan kapasitas terpasang smelter.
Dari besaran itu, Indonesia membutuhkan tambahan bijih nikel sekitar 40—50 juta ton atau sekitar 340—350 juta ton.
Adapun, Kementerian ESDM menyetujui kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 di sekitar 260—270 juta ton, turun dari realisasi produksi bijih nikel sepanjang 2025 sebanyak 320,37 juta ton.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin menyatakan saat ini belum terdapat rencana merelaksasi kuota produksi bijih nikel.
“Belum ada arahan. Belum ada [relaksasi],” ungkap Cecep saat ditemui di agenda diskusi publik soal mineral kritis yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (17/6/2026).
Sekadar informasi, produksi smelter RKEF yang menghasilkan nickel pig iron (NPI) di Indonesia Wedabay Industrial Park (IWIP) dilaporkan turun hingga 15%, dipengaruhi kekurangan pasokan bijih dan listrik.
Berdasarkan catatan Shanghai Metals Market (SMM), produksi NPI berkadar tinggi di kawasan IWIP turun sebesar 10%—15% gegara beberapa lini produksi smelter RKEF diberhentikan sementara untuk pemeliharaan akibat kekurangan bijih dan tingginya biaya operasional.
“Fasilitas di Weda Bay yang berada di kawasan industri IWIP mengumumkan produksi NPI berkualitas tinggi akan dikurangi sebesar 10%—15% dalam beberapa bulan mendatang,” sebagaimana tertulis dalam catatan SMM, baru-baru ini.
“Dengan beberapa jalur produksi telah menjalani masa penghentian operasional untuk pemeliharaan sejak Maret akibat kelangkaan bijih dan kenaikan biaya operasional,” tegasnya.
Sebelum itu, IWIP dikabarkan meminta sejumlah produsen NPI di kawasannya untuk mengurangi produksi pada Juni agar pasokan listrik smelter aluminium di IWIP dapat terpenuhi.
Analis Nikel dan Stainless Steel SMM Bruce Chew mencatat produksi NPI di IWIP stabil di sekitar 40.000 ton kandungan nikel per bulan.
Dengan demikian, jika produksi NPI di IWIP turun sekitar 15%, terdapat penurunan produksi NPI sebesar 6.000 ton kandungan nikel per bulan.
“Secara tersendiri, volume ini kemungkinan tidak cukup untuk mengubah pasar nikel global keluar dari kondisi surplus, tetapi dapat memberikan dukungan langsung terhadap impor NPI ke China, sentimen pembelian pabrik, dan premi untuk NPI kadar tinggi,” tulis Chew dalam risetnya.
(azr/wdh)
