Bloomberg Technoz, Jakarta - DPR bersama pemerintah tengah melakukan revisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dinilai telah usang dalam berumur lebih dari 30 tahun. Revisi dtargetkan akan rampung tahun ini.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, salah satu poin dan isu krusial yang diajukan pemerintah dalam RUU tersebut adalah rencana pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi.

"Dibentuknya rencana lembaga ini diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk menggunakan layanan simpanan di koperasi tanpa ketakutan terjadi gagal bayar koperasi," ujar Ferry dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Rabu (17/6/2026).

Ferry mengatakan, hal lain yang menjadi sorotan pemerintah dalam RUU tersebut adalah adopsi teknologi digital yang diharapkan dalam memberikan peluang besar dari sisi kecepatan, keterjangkauan hingga transparansi.

RUU ini juga akan memuat pembentukan lembaga yang menyelenggarakan perizinan, pengaturan, pengelolaan, hingga pengawasan usaha koperasi simpan pinjam serta termasuk juga pengaturan mekanisme pelanggaran ketentuan usaha.