“KPK memastikan setiap tindakan penyidikan dilakukan secara profesional, proporsional, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggeledahan ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menelusuri secara menyeluruh aliran peristiwa, peran para pihak, serta aspek-aspek lain yang relevan guna mengoptimalkan pembuktian perkara di proses penegakan hukum berikutnya,” ujarnya.
Kasus ini bermula dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Senin (8/6/2026). Dalam operasi senyap itu, KPK menetapkan empat tersangka yakni Bupati Muara Enim periode 2025-2030 Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2026 Abi Nurwardani; orang kepercayaan Edison, Adi Triyadi; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.
Selanjutnya, KPK mengembangkan penyidikan dan kembali menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, yang ditetapkan tersangka hanya satu orang, yakni Pengendali Teknis BPK dengan nama Titin Rita Lestari.
Selain itu, empat tersangka lainnya adalah Bupati Muara Enim 2025-2030 Edison; Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi; Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika; dan pihak swasta bernama Augusz Dewanggara atau Angga.
(ell)
