Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, sejumlah aspek yang umumnya perlu diperbaiki adalah data eksplorasi dan sumber daya cadangan, rencana penambangan dan penimbunan overburden, aspek pengolahan dan pemurnian, rencana pemasaran, serta kelengkapan legalitas perusahaan.
“Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan,” ujar Tri.
Dia menjelaskan, dokumen RKAB menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, operasi produksi, pengolahan, hingga kegiatan pasca-tambang.
“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kementeriannya membuka peluang untuk merelaksasi target RKAB batu bara periode 2026.
“Kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga,” ungkap Bahlil dalam konferensi pers di gedung DPR, Senin (8/6/2026).
Salah satu alasan untuk mengkaji relaksasi RKAB batu bara itu, menurut Bahlil, adalah akibat tensi geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi fluktuasi harga komoditas global.
Sekadar catatan, kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026 dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton, lebih rendah dari target RKAB 2025 sebanyak 735 juta ton.
Sedangkan kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB tahun ini di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, terpelanting dari realisasi produksi tahun lalu sebanyak 320 juta ton.
(azr/naw)
