“Langkah-langkah tersebut bertujuan memperkuat pengawasan transaksi lintas batas dan mendukung likuiditas valuta asing. Namun, efektivitasnya masih belum pasti,” tulis World Bank dalam laporannya, dikutip Kamis (11/6/2026).
Menurut World Bank, pengalaman internasional menunjukkan bahwa kewajiban penempatan devisa sering kali sulit ditegakkan, memiliki hasil yang beragam, dan umumnya bersifat sementara sebelum akhirnya dicabut ketika tekanan eksternal mereda.
Di sisi lain, World Bank mencatat bahwa BI kembali menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan imbal hasil tinggi yang ditujukan bagi investor asing pada awal 2026. Instrumen tersebut berhasil menarik aliran modal masuk sekitar 0,5% terhadap PDB.
“Imbal hasil SRBI tenor satu tahun meningkat dari 4,9% menjadi 6,8% sepanjang Januari-Mei. Meski termasuk operasi pasar terbuka, instrumen ini menimbulkan biaya pada neraca BI.
Apalagi, World Bank Hingga Mei mencatat total outstanding SRBI, termasuk pembayaran bunga yang akan jatuh tempo, telah mencapai hampir 4,0% dari PDB.
World Bank juga menyebut tekanan terhadap nilai tukar juga memperbesar trade-off yang harus dihadapi BI. Intervensi memang membantu meredam volatilitas, tetapi juga mengurangi cadangan devisa dari posisi puncaknya dalam beberapa waktu terakhir.
“Meskipun cadangan devisa masih berada pada level yang memadai, volatilitas arus modal yang berlanjut, meningkatnya kebutuhan impor minyak, dan tingginya permintaan valuta asing berpotensi mempersempit ruang intervensi jika sentimen risiko global kembali memburuk,” kata World Bank.
Oleh karenanya, World Bank menekankan kredibilitas kebijakan makroekonomi dan fiskal, komunikasi yang jelas, serta instrumen pengelolaan valuta asing yang transparan, terarah, dan bersifat sementara menjadi semakin penting agar upaya stabilisasi jangka pendek tidak menggerus kepercayaan investor dalam jangka panjang.
(ell)
