Sebelumnya, Arif menyebut memprediksi impor Filipina sepanjang 2026 adalah sebesar 30 juta ton. Namun hingga semester pertama tahun ini, FINI mencatat adanya smelter yang memutuskan memangkas utilisasi mereka yang ujungnya berpengaruh pada penyerapan bahan baku bijih.
“Kalau ngitung saat ini kan udah ada yang utilisasinya turun, jadi ada penurunan produksi, sehingga angkanya [impornya] pasti berubah,” tambahnya.
Di sisi lain, FINI juga melihat kemampuan Filipina untuk memasok bahan baku. Menurutnya para penambang nikel Filipina juga memiliki kontrak eksisting yang harus mereka penuhi, selain kepada Indonesia.
“Kapasitas mereka [Filipina] juga kan tidak terlalu besar. Kemudian mereka juga punya punya perjanjian jual-beli dengan negara lainnya seperti China,” ungkapnya.
FINI sebelumnya menjelaskan kapasitas produksi fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel di Indonesia pada tahun ini akan mencapai 2,7 juta dry metric ton (dmt) nikel kelas 1 dan kelas 2.
Dengan kapasitas ini, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 40-50 juta wet metric ton (wmt) bijih saprolit dan limonit pada 2026 dari besaran tahun lalu sekitar 300 juta dmt.
Dengan demikian, bijih nikel yang dibutuhkan sepanjang tahun ini berpotensi naik menjadi 340—350 juta ton.
Jika produksi bijih pada 2026 dipangkas menjadi 250 juta ton, terdapat kekurangan pasokan dalam negeri sekitar 100 juta ton bijih. Dimana salah satu negara eksportir yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah Filipina.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan telah menetapkan angka Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel periode 2026 pada rentang 260 juta ton sampai maksimal 270 juta ton.
"Nikel sudah kita umumkan hari ini, [target produksinya] 260 juta–270 juta ton, in between range-nya itu,” kata Dirjen Mineral dan Batu Bara ESDM Tri Winarno saat ditemui di Gedung Ditjen Minerba, Jakarta, medio Februari.
Asal tahu saja, angka ini tidak berbeda jauh dengan rekomendasi RKAB dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sebesar 250 juta ton.
Sebelumnya, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menyebut pemangkasan ini diperlukan untuk mengontrol harga nikel global.
“Rencana pemerintah gitu [produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 sebanyak 250 juta ton]. Rencana ya. Namun, kan saya enggak tahu realisasinya,” kata Meidy ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, dengan pemotongan RKAB artinya akan ada pengendalian produksi yang diharapkan akan mendorong harga nikel di atas rata-rata sekarang.
“Biar harga naik dong. Kalau produksi terlalu over kan harga pasti turun ya,” tegas Meidy.
Meidy juga menerangkan, berdasarkan kajian yang dilakukan asosiasi pada tahun ini, pasokan nikel di pasar global diprediksi surplus sekitar 209 juta ton, sementara pada tahun depan surplusnya diprediksi mencapai 261 juta ton.
Dia menerangkan 65% dari total surplus pada 2026 tersebut berasal dari Indonesia, sehingga negara ini diharapkan dapat mengontrol pergerakan harga nikel global.
Meidy memprediksi kondisi surplus tersebut berisiko membuat harga logam nikel global di London Metal Exchange (LME) terjerembab ke level US$12.000/ton dari rerata saat ini di kisaran US$14.000—US$15.000 per ton.
“Kalau Indonesia bisa menurunkan kapasitas produksi, harganya bisa naik. Itu sudah pasti hukum alam. Kalau over supply, demand turun, harga juga ikut turun,” tutur Meidy.
(smr/ros)
