Tri menjelaskan program listrik desa periode 2026–2027 dirancang dengan pembangunan jaringan distribusi kelistrikan dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal yang mencakup 3.850 lokasi dengan kebutuhan anggaran Rp18,65 triliun.
Sepanjang 2025, program listrik desa sudah menjangkau 1.403 lokasi. Dari besaran itu, telah dibangun jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 3.773 km, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 3.056 km, dan gardu distribusi berkapasitas total 92.300 kilovolt ampere (kVA).
Dalam kesempatan itu, Tri juga mengungkapkan berdasarkan akhir 2025 masih terdapat 10.068 lokasi yang belum teraliri listrik.
Perinciannya, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara mencapai 5.555 lokasi; Kalimantan 1.099 lokasi; Sulawesi 799 lokasi; Sumatra 985 lokasi; dan Jawa 1.630 lokasi.
“Di mana konsentrasi terbesar berada di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara mencapai 5.555 lokasi atau lebih dari 55% dari total yang kita rencanakan, yang mencerminkan tantangan geografis kepulauan atau keterpencilan wilayah yang sangat berat,” ungkap Tri.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan program listrik desa telah menjangkau 77.616 pelanggan per 2025.
Dia mengungkapkan program listrik desa tersebut telah menjangkau 1.516 lokasi pada tahun lalu.
“Kita sudah memasang 1.516 lokasi dan mencakup 77.616 pelanggan untuk listrik desa,” kata Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja 2025 di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan penyambungan listrik sekitar 1,2 juta rumah tangga dari program listrik desa sepanjang 2025-2029.
Selain itu, program listrik desa turut menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa.
Kementerian ESDM mengalokasikan dana sekitar Rp4,52 triliun untuk program listrik desa tahun lalu, dengan perincian Rp3,85 triliun untuk pembangunan jaringan listrik perdesaan, Rp0,22 triliun untuk peningkatan jam nyala 24 jam per hari, dan Rp0,45 triliun untuk bantuan pasang baru listrik (BPBL) atau instalasi gratis.
Adapun, kebutuhan investasi untuk program listrik desa sampai akhir 2029 diperkirakan mencapai Rp50 triliun.
Program listrik desa dibiayai sepenuhnya oleh APBN untuk Kementerian ESDM, dengan prioritas rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
(azr/ros)
