PM Magyar memenangkan pemilu secara mutlak pada 12 April lalu setelah berjanji akan membongkar sistem pemerintahan Orban yang dinilai semakin otoriter dan korup. Selama masa kampanye, ia berkomitmen untuk menyingkirkan para loyalis Orban, termasuk Sulyok, para hakim agung, serta jaksa penuntut. Partai Tisza yang dipimpin Magyar berhasil meraih dua pertiga mayoritas kursi parlemen dalam pemilu tersebut, yang memberikan mereka wewenang untuk mengubah konstitusi.
PM Magyar langsung menyoroti ironi dalam pesan Sulyok. Menurutnya, Sulyok memilih tetap bungkam saat Orban memperkuat konsolidasi kekuasaannya dalam dua tahun terakhir—termasuk ancaman memenjarakan hakim, aktivis masyarakat sipil, dan jurnalis sebagai bagian dari tindakan keras yang dinilai meniru pola Rusia.
Bahkan, Sulyok yang merupakan mantan hakim mahkamah konstitusi itu juga dinilai tidak bersuara saat terjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah pasca-komunis Hungaria, yaitu kasus kekerasan sistematis terhadap anak-anak di panti asuhan negara yang memaksa presiden sebelumnya mundur pada awal 2024.
"Tamas Sulyok tidak pernah membela mereka yang membutuhkan, tidak pernah membela mereka yang diserang, dan tidak pernah membela penegakan hukum," kata Magyar dalam unggahan di Facebook merespons pesan Sulyok.
Di Hungaria, kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri. Presiden, yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan lima tahun, memiliki peran yang sebagian besar bersifat seremonial. Meski demikian, kepala negara memiliki wewenang untuk mengembalikan undang-undang ke parlemen untuk dipertimbangkan kembali atau menyerahkannya ke mahkamah konstitusi untuk ditinjau.
Sebelum pemilu berlangsung, Orban telah berupaya melindungi posisi Sulyok dengan memindahkan mantan jaksa agung kepercayaannya ke posisi ketua mahkamah konstitusi. Lembaga tersebut juga diberi wewenang untuk menolak keputusan parlemen yang ingin mencopot kepala negara. Masa jabatan Sulyok sendiri dijadwalkan berjalan hingga tahun 2029.
Kendati demikian, perubahan aturan tersebut dinilai tidak akan memberikan perlindungan hukum yang kuat menghadapi status mayoritas mutlak partai Magyar di parlemen. Status tersebut memungkinkan partai pemerintah untuk mengubah konstitusi secara langsung—langkah yang menurut Magyar akan segera dilakukan jika Sulyok menolak mengundurkan diri.
(bbn)
