Menurutnya, pemerintah tetap berperan sebagai pembuat kebijakan, sementara DSI akan berfungsi sebagai entitas bisnis yang mengikuti mekanisme pasar.
“Hal yang paling penting adalah pasar seharusnya fokus ke arah saat ini. Ini adalah business as usual. Kami akan beroperasi berdasarkan kebijakan pemerintah, tetapi bertindak sebagai pengendali perniagaan,” kata dia.
Pandu juga menekankan bahwa DSI akan tetap mendengar masukan dari pelaku pasar dan dijalankan dengan pendekatan yang ramah terhadap mekanisme pasar.
“Pengendalian tetap bersama pemerintah, sementara kami akan bertindak seperti pengendalian perniagaan. Kami akan mendengar bagaimana feedback dari pasar,” ujarnya.
Peringatan Badan Rating
Sebelumnya, dua lembaga pemeringkat dunia S&P dan Moody’s Ratings memperingkatkan risiko dari manuver pemerintah belakangan yang memusatkan ekspor komoditas mineral strategis lewat badan ekspor di bawah BPI Danantara.
S&P menilai rencana pemerintah untuk mengendalikan pengiriman komoditas secara terpusat dapat merugikan ekspor, menekan pendapatan pemerintah dan memengaruhi neraca pembayaran
“Rencana Indonesia untuk mengendalikan pengiriman komoditas secara terpusat dapat menekan ekspor, mengurangi pendapatan pemerintah, serta memengaruhi neraca pembayaran,” tulis S&P dalam laporannya, dikutip Jumat (22/5/2026).
Sejumlah risiko itu, menurut S&P, dapat mengerek ketidakpastian yang belakangan berisiko terhadap peringkat Indonesia.
Setali tiga uang, Moody’s Ratings menilai sentralisasi ekspor komoditas berpotensi berdampak negatif terhadap profil kredit perusahaan di sektor terkait, khususnya pertambangan.
“Moody’s memandang rencana sentralisasi ekspor komoditas Indonesia sebagai negatif bagi kredit perusahaan tambang dan meningkatkan risiko distorsi pasar,” kata Moody’s dalam keterangannya.
Meski demikian, Moody’s menilai kebijakan ini juga memiliki potensi dampak positif dari sisi eksternal.
Mekanisme kebijakan satu pintu lewat Danantara Sumber Daya Indonesia disebut dapat mendukung aliran masuk devisa dan nilai tukar rupiah, namun juga berpotensi membebani sentimen investor terhadap lingkungan kebijakan secara keseluruhan.
(cpa/naw)
