"MBG adalah program yang secara fiskal sangat mahal, sehingga apabila penerimaan tidak mencukupi mendorong diperlukannya penerbitan pembiayaan," tutur dia.

Senada dengan Teuku, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad juga menyoroti belanja subsidi pemerintah yang saat in terbilang sudah cukup tinggi.

Per akhir April 2026, belanja subsidi dan kompensasi BBM pemerintah saja telah mencapai Rp153,1 triliun atau meningkat 223,1% secara tahunan (yoy).

"Faktor itu yang agak mengkhawatirkan. Begitu harga minyak naik, pemerintah menanggung subsidi. Itu yang perlu dikhawatirkan," kata Tauhid.

"Kalau harga beban subsidi minyaknya sudah lewat batas, kemarin saja sudah Rp200 triliun, kalau ini sampai akhir tahun, ngga kebayang nambah berapa triliun lagi. Itu saja yang jadi concern."

Hingga akhir April, Kementerian Keuangan sendiri melaporkan pemerintah telah menarik utang baru untuk membiayai kebutuhan APBN sebesar Rp305,5 triliun, atau setara 36,7% dari target sepanjang tahun ini yang dipatok Rp832,2 triliun.

Selain penarikan utang baru, pemerintah juga melakukan pembiayaan non-utang, yakni sebesar Rp7 triliun atau 4,9% terhadap target APBN yang sebesar Rp143,1 triliun.

Di sisi lain, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp400,5 triliun sampai April 2026, atau melonjak 57,9% dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu.

Ini salah satunya dipengaruhi pelaksanaan Program MBG, penyaluran bantuan sosial, serta pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk THR. Penyaluran MBG selama 4 bulan pertama telah mencapai Rp73,8 triliun.

(ell)