“Sebagai pelaku industri dan teman-teman asosiasi lain melihat ini kayak, ‘aduh apa lagi sih ini’. Industri lagi mau berkembang,” sebutnya.
Kata dia, game merupakan industri digital yang berkembang paling cepat secara global dibanding subsektor kreatif lain seperti film dan musik. Hal itu membuat developer lokal lebih mudah mendistribusikan produknya ke pasar internasional.
Meski PP Tunas tidak serta-merta menghambat perkembangan developer game dalam negeri, tetapi kebijakan tersebut dinilai kembali menambah lapisan aturan baru. Sebelumnya, industri sudah diwajibkan mengikuti sistem klasifikasi usia melalui IGRS.
“Sebenarnya dengan ada IGRS saja sudah menambahkan satu layer lagi. Sekarang ada satu layer lagi pada PP Tunas,” bebernya.
Meski demikian, ia menilai dampak PP Tunas terhadap developer lokal tidak akan sampai menghancurkan ekosistem industri game nasional. Tapi tetap saja, regulasi tersebut berpotensi membuat pengembang Indonesia semakin tidak melihat pasar domestik sebagai target utama.
“Dampaknya langsung terhadap game developer Indonesia apakah signifikan sampai merubah ekosistem? Saya rasa tidak,” kata Shafiq.
“Tapi malah membuat developer Indonesia lebih tidak melihat Indonesia sebagai target market potential. Akhirnya kita kembali lagi menjadi market yang konsumtif,” pungkasnya.
(ell)
