Untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Salah satu fokus utama satgas tersebut adalah percepatan pelaksanaan proyek dan pengurangan hambatan investasi atau debottlenecking.
Dalam kaitan tersebut, pemerintah kini rutin menggelar sidang debottlenecking tiap pekan di Kantor Kementerian Keuangan dengan melibatkan investor dan pemangku kepentingan terkait. Dalam forum itu, pemerintah membahas berbagai persoalan investasi sekaligus mencari solusi atas hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
“Sekarang kita harus punya power sedikit untuk memastikan semuanya menjalankan hasil keputusan dari sidang debottlenecking lainnya jadi akan beda nanti dampaknya,” imbuh Purbaya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi TKD hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5% dari pagu APBN. Angka tersebut tercatat mengalami kontraksi 1,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun pagu TKD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun.
Realisasi TKD kali lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 23,8 persen dari pagu, atau sebesar Rp207,1 triliun dari pagu Rp869,2 triliun.
Penyaluran itu utamanya diarahkan untuk memenuhi belanja pokok pemda sesuai rencana di APBN, seperti belanja pegawai, belanja operasional, dan layanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan.
(ell)
