Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, pemerintah tetap bisa menjaga belanja, tetapi harus semakin selektif. Belanja yang perlu dipertahankan adalah belanja yang langsung masuk ke daya beli masyarakat.
Sebagai contoh, pemerintah perlu proyek infrastruktur yang sudah siap jalan, belanja barang yang memakai produk dalam negeri, serta program yang menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, belanja yang rendah daya ungkitnya perlu ditunda atau direalokasi.
Tantangan Ekonomi Kuartal II
Josua juga menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada kuartal II-2026 imbas tekanan ke sektor riil, seperti PMI Manufaktur April 2026 yang menunjukkan kondisi manufaktur memburuk pada awal kuartal II.
“Ini menunjukkan bahwa perang Timur Tengah, harga energi, pelemahan rupiah, serta gangguan rantai pasok sudah mulai menekan biaya produksi dan kepercayaan dunia usaha,” katanya.
Menurutnya, bila pemerintah ingin mempertahankan pertumbuhan di kuartal II, fokusnya bukan sekadar menambah belanja, tetapi menjaga agar dunia usaha tetap berproduksi, distribusi barang lancar, dan biaya energi dan logistik tidak melonjak terlalu tajam.
“Menurut saya, insentif dan subsidi tidak harus ditambah secara luas. Yang dibutuhkan adalah insentif yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung kepada kelompok bawah dan rentan masih relevan untuk menjaga konsumsi, tetapi subsidi harga yang terlalu luas berisiko membebani APBN,” katanya.
Sehingga menurutnya, penambahan subsidi hanya tepat jika sementara, terarah, dan dikompensasi dengan penghematan belanja lain.
Untuk mempertahankan pertumbuhan kuartal II, pemerintah juga perlu mempercepat realisasi belanja produktif, menjaga daya beli kelas bawah-menengah, memperkuat pasokan pangan, menjaga harga energi secara terukur, dan memberi kepastian kepada dunia usaha.
“Dukungan kepada sektor padat karya seperti makanan-minuman, tekstil, alas kaki, perdagangan, transportasi, dan UMKM perlu lebih diprioritaskan karena sektor-sektor ini cepat menyerap tenaga kerja,” tambahnya.
Di sisi lain, proyek investasi dan belanja modal yang sudah siap jalan perlu dipercepat agar pertumbuhan tidak hanya ditopang konsumsi.
Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan BI agar stabilitas rupiah terjaga, sebab pelemahan rupiah yang terlalu lama akan menekan biaya impor, inflasi, dan keyakinan konsumen.
(ell/lav)
