Bloomberg Technoz, Jakarta – Harga logam nikel terus mengalami kenaikan hingga menyentuh level tertinggi sejak Juni 2024, tetapi industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel Indonesia justru digempur tekanan berganda dari kebijakan pemangkasan produksi bijih hingga kenaikan harga sulfur.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menilai pemangkasan kuota produksi bijih nikel yang terlalu besar dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 berpotensi membuat industri hilir nikel menurunkan kapasitas produksi dan berpengaruh terhadap keekonomian proyek.

Belum lagi, harga bijih nikel juga berpotensi terkerek naik gegara revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) yang baru dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pada saat yang sama, kata Arif, industri smelter nikel sedang dihadapkan pada kenaikan biaya energi dan sulfur akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

“Di tengah kenaikan biaya energi dan bahan baku—terutama sulfur — akibat tensi geopolitik Timur Tengah, serta ditambah kebijakan domestik antara lain kenaikan harga bijih nikel melalui perubahan formula HPM baru-baru ini, pembatasan kuota produksi bijih nikel ini makin menekan dan telah memberatkan industri hilirisasi nikel di Indonesia,” kata Arif ketika dihubungi, Kamis (30/4/2026).