“Jadi yang dikasih contoh itu kan misalkan Kalimantan Timur. Kaltim itu kan daerah kayak gitu ya,” ujarnya.
Dia menekankan ketika suatu daerah terdampak pemotongan anggaran, yang dikhawatirkan akan terjadi unjuk rasa besar seperti di Pati, Jawa Tengah pada tahun lalu.
Unjuk rasa di Pati pada 2025 tepatnya diadakan pada 10 Agustus 2025 terhadap kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo. Unjuk rasa ini dipicu oleh kemarahan publik atas usulan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 250%.
“Tapi banyak daerah lain itu yang justru ketika kan sudah dipotong sebelumnya. Kalau kemudian dipotong lebih jauh lagi, ini makin enggak bisa gerak ya nih. Dan yang dikhawatirkan kejadian seperti 2025 jangan sampai terjadi gitu,” jelas dia.
“Ada gejolak di Pati segala macam itu adalah karena opsinya sudah hampir nggak ada gitu. Untuk bisa supaya belanja pembangunannya lah ya berjalan.”
Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan realisasi belanja di pemerintah daerah sampai akhir Februari 2026 tercatat hanya Rp68 triliun atau merosot 18% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Padahal, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran TKD sebesar Rp147,7 triliun sampai Februari 2026. Angka ini meningkat 8,1% secara tahunan (yoy), dan mencapai 21,3% dari pagu anggaran. Transfer ke daerah merupakan salah satu komponen pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah.
“Angka sementara, realisasinya Rp68 triliun, dan ini turun 18% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).
Dari komponen belanja tersebut, belanja pegawai menjadi satu-satunya pos yang mengalami kenaikan, yakni sebesar 0,6%. Sebaliknya, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya semuanya mengalami penurunan.
Di sisi lain, Askolani melaporkan realisasi APBD 2026 hingga akhir Februari mencatatkan surplus yang cukup signifikan, didorong oleh kenaikan pendapatan dan penurunan realisasi belanja daerah.
Berdasarkan data sementara yang masuk, sebanyak 514 dari total 546 pemerintah daerah (Pemda) telah melaporkan realisasi APBD mereka.
Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp178 triliun, atau naik 1,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
Dengan komposisi pendapatan sebesar Rp178 triliun dan realisasi belanja Rp68 triliun, APBD secara agregat mencatatkan surplus sebesar Rp110 triliun hingga akhir Februari 2026.
"Realisasi APBD tahun 2026 sampai dengan Februari masih surplus yang cukup signifikan," imbuhnya.
(mfd/ell)
