Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah bakal memperketat pengawasan terhadap wajib pajak besar, kelompok usaha, hingga individu berprofil tinggi pada 2027.  Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global dan moderasi harga komoditas.

Hal itu tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang mulai memetakan arah kebijakan perpajakan tahun depan.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyebut kinerja penerimaan perpajakan 2027 akan melanjutkan capaian positif pada 2026 meski tantangan ekonomi dinilai masih besar.

Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang moderat, tekanan harga komoditas, hingga ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah secara khusus menyoroti pengawasan terhadap Wajib Pajak Grup, wajib pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi afiliasi, serta Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen.