Isu ancaman drone memang menjadi persoalan sensitif bagi Seoul sejak 2022. Saat itu, Korea Utara mengirim lima unit pesawat tak berawak melintasi perbatasan, bahkan satu di antaranya terbang di dekat kantor Presiden Yoon Suk Yeol yang menjabat kala itu. Seoul saat itu menahan diri untuk tidak menembak jatuh drone tersebut demi keselamatan penduduk di area padat populasi.
Beberapa jam setelah pernyataan Lee, Kim Yo Jong merilis pernyataan yang menyebut Korut mengapresiasi komentar tersebut sebagai "tindakan yang sangat beruntung dan bijaksana." Namun, ia juga memberi peringatan keras bahwa Seoul harus membayar harga yang mahal jika insiden serupa terulang kembali.
"Demi keamanannya sendiri, pihak ROK (Republik Korea) harus menghentikan provokasi sembrono terhadap DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea) dan menahan diri dari upaya kontak apa pun, alih-alih hanya memberikan janji manis tentang pentingnya perdamaian dan keamanan," tegas Kim Yo Jong.
Sejak menjabat tahun lalu, Presiden Lee Jae Myung sebenarnya telah melakukan serangkaian langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Korut. Namun, rezim Kim Jong Un sebagian besar mengabaikan tawaran tersebut sembari mendesak Washington untuk mengakui negaranya sebagai kekuatan nuklir.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump pada Senin melontarkan kritik kepada Korsel karena dianggap tidak membantu AS dalam upaya membuka Selat Hormuz. Kritikan ini tetap diluncurkan meskipun Washington menempatkan puluhan ribu tentara di tanah Korsel untuk mencegah agresi Utara. Trump juga kembali mengeklaim bahwa ia berhubungan "sangat baik" dengan Kim Jong Un.
Badan intelijen Korsel sebelumnya memberi tahu anggota parlemen bahwa Pyongyang tampaknya sedang mencari ruang gerak yang lebih besar dalam kesepakatan diplomatiknya dengan AS dan Korea Selatan, di tengah lingkungan geopolitik dunia yang berubah cepat.
(bbn)
