Iran kini telah mengesahkan undang-undang yang mengenakan tarif dan melarang kapal-kapal AS dan Israel melintasi selat tersebut.

Undang-undang ini melegalkan sistem yang telah dilaporkan oleh sejumlah pemilik kapal, di mana kapal tanker diminta—melalui perantara—untuk menyerahkan daftar muatan dan awak kapal yang detail, serta dalam beberapa kasus, untuk pembayaran.

Malaysia telah lama memiliki kebijakan pragmatis terhadap Iran. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui hak Teheran untuk melindungi kedaulatannya, sambil juga mendesak penyelesaian cepat atas konflik tersebut.

Anwar, dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis, berterima kasih kepada Presiden Iran karena telah memfasilitasi pelayaran awal bagi kapal-kapal tersebut.

(bbn)