Layanan yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan di kelurahan/dinas sosial, yang sulit sepenuhnya digantikan secara digital. Hingga koordinasi antar instansi dan monitoring kinerja agar tidak menurun akibat jarak.
"Untuk mengatasinya, kami akan menerapkan pendekatan hybrid: prioritas WFH bagi jabatan non-operasional, sementara layanan esensial tetap on-site dengan pengaturan shift atau rotasi," jelas Chico.
"Kami juga terus mengembangkan infrastruktur digital (e-government) agar lebih banyak layanan bisa diakses online, sehingga ketergantungan pada kehadiran fisik berkurang secara bertahap," pungkasnya.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo meminta para menteri koordinator membahas berbagai opsi kebijakan untuk menekan penggunaan BBM, termasuk kemungkinan menerapkan kembali pola kerja fleksibel seperti saat pandemi COVID-19.
“Jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo.
Ia mencontohkan, jika sebagian ASN dan pejabat tidak harus datang ke kantor setiap hari, kemacetan dapat berkurang sekaligus menekan konsumsi BBM secara signifikan.
“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” tambahnya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tidak dalam kondisi panik menghadapi situasi global saat ini. Namun, menurutnya, kewaspadaan tetap diperlukan dengan menyiapkan berbagai langkah antisipatif jika kondisi terburuk terjadi.
“Kita walaupun merasa aman, tidak panik tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek,” pungkas Prabowo.
(ain)
