"Melihat asumsi makro dan postur APBN kita di tahun ini, tahun 2022, harga ICP kita, kalau dihitung dari Januari sampai 9 Maret, itu sekitar rata-rata masih di bawah asumsi makro kita. Sehingga kita itu sebenarnya tidak perlu jatuh, tidak perlu menjadi bangsa kagetan," tegasnya.
Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah memperbaiki penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Said menilai tingkat kesalahan penyaluran subsidi masih tinggi, dengan potensi inclusion dan exclusion error yang mencapai 60%-80%.
Oleh karenanya menurut dia, pembenahan dapat dilakukan melalui sistem verifikasi penerima subsidi yang lebih akurat, misalnya dengan penggunaan identifikasi biometrik seperti retina mata atau sidik jari.
Selain itu ia menambahkan, subsidi seharusnya difokuskan untuk kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sementara kelompok masyarakat atas maupun sektor industri perlu dikurangi agar tidak menjadi beban bagi APBN.
Sebagai catatan, di awal pekan ini harga West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April melonjak 19% menjadi US$107,82 per barel. Secara mingguan, kontrak berjangka minyak bahkan mencatat reli hingga 36% pada pekan lalu, atau menjadi kenaikan terbesar dalam sejarah.
Meski sempat mencatatkan penurunan, namun harga minyak Brent kembali terapresiasi 2,44% menjadi US$89,94 per barel.
Sementara itu, belanja negara hingga 28 Februari 2026 telah mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% (yoy). Belanja ini berasal dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 346,1 triliun, serta transfer ke daerah Rp 147,7 triliun. Dengan kondisi tersebut, APBN mengalami defisit 0,53% pada Februari 2026.
(ell)
