Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan akan meminta Komisi I untuk bertanya kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai beredarnya telegram siaga tingkat satu bagi seluruh jajaran akibat konlik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. 

Puan mengatakan TNI memang harus selalu dalam posisi siap siaga untuk mengantisipasi berbagai hal. Namun, Puan mengatakan DPR perlu mendengar urgensi penerbitan surat telegram mengenai status siaga tingkat satu tersebut. 

"Kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas. Nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait," ujar Puan kepada awak media, Selasa (10/03/2026). 

Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aulia Dwi Nasrullah tidak secara tegas mengonfirmasi mengenai surat tersebut, tetapi menyampaikan bahwa salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TNI. 

"TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional," ujar Aulia saat dihubungi, Senin (09/03/2026).