"Pemerintah Lebanon pada 2 Maret telah mengambil keputusan yang jelas dan tidak dapat dibatalkan untuk melarang segala bentuk aktivitas militer atau keamanan oleh Hizbullah," tegas Aoun sebagaimana dikutip oleh kantor kepresidenan Lebanon. "Kami ingin melaksanakan keputusan ini secara jelas dan tegas."
Selama berbulan-bulan, Lebanon berupaya melucuti senjata Hizbullah, namun kelompok tersebut dengan keras menolak untuk menyerahkan kekuatan tempurnya. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan militer resmi Lebanon menimbulkan keraguan di kalangan analis mengenai kelayakan rencana tersebut.
Pemimpin Hizbullah Naim Qasem telah bersumpah untuk terus melanjutkan perlawanan. Pasukannya terpantau meluncurkan roket dan pesawat nirawak (drone) ke sasaran-sasaran Israel di wilayah utara dan perbatasan Lebanon setiap hari.
Meski demikian, kekuatan militer Hizbullah dilaporkan telah melemah secara signifikan sejak perang tahun 2024 dengan Israel, yang saat itu berhasil melenyapkan sebagian besar kepemimpinan dan sumber daya mereka sebelum gencatan senjata diberlakukan.
Di tengah situasi perang, pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Nawaf Salam tengah berupaya melakukan reformasi untuk mengatasi krisis keuangan yang berkepanjangan di Lebanon. Demiliterisasi Hizbullah dan pemulihan kendali penuh atas seluruh wilayah kedaulatan Lebanon dipandang sebagai langkah krusial menuju pemulihan negara.
Aoun menilai serangan yang dimulai Hizbullah terhadap Israel pada 2 Maret lalu sengaja dirancang untuk menyeret kembali Lebanon ke dalam kancah peperangan demi melayani kepentingan Iran, yang saat ini juga sedang digempur oleh Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari.
(bbn)
