Lebih lanjut, Budiawansyah mengaku saat ini perseroan sedang mengkalkulasi kebutuhan bijih nikel untuk smelter Pomalaa dan Bahodopi dan bersiap untuk mengajukan revisi RKAB ke Kementerian ESDM.
Dia menyatakan proyek smelter di Pomalaa ditargetkan rampung dibangun pada Agustus 2026, sehingga pasokan bijih harus disiapkan sekitar 2—3 bulan sebelum pembangunan smelter tersebut rampung.
“Insyallah Agustus itu HPAL plant di Pomalaa itu akan mechanical completion. Artinya, itu akan siap ramp up produksi. Kalau kita hitung Agustus, itu jadi sekitar 2 sampai 3 bulan sebelumnya, pasokan bijih untuk mendukung itu juga harus tersedia,” tegas Budiawansyah.
Budiawansyah meyakini Kementerian ESDM bakal menerima revisi RKAB yang diajukan Vale dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan smelter yang bakal segera beroperasi tersebut.
“Nah, memang kami sudah setup beberapa, set up rancangan untuk adendum atau revisi nanti. Kita akan lihat ya, sesuai dengan regulasinya, apa akan dibuka pada Juni ataupun bisa lebih awal,” ungkap dia.
Untuk diketahui, Vale saat ini tengah mengembangkan tiga tambang besar tersebar di Bahodopi, Pomalaa, dan Sorowako yang dikombinasikan dengan pembangunan fasilitas pemurnian dan peleburan (smelter).
Berdasarkan data per Desember 2025, proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa menjadi sorotan karena nilai investasinya yang terbesar, mencapai US$4,5 miliar, melalui kolaborasi dengan Ford dan Huayou.
Hingga saat ini, progres konstruksi pabrik HPAL di lokasi tersebut telah mencapai 50%, sementara pembangunan sektor tambang menyentuh 60%.
Proyek tersebut diklaim menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja dan ditargetkan mulai berproduksi pada Agustus 2026 dengan kapasitas sebanyak 120.000 ton mixed hydroxide precipitate (MHP) per tahun.
Dalam perkembangannya, pada 28 Februari 2026 Vale telah menjual bijih nikel pertama dari tambang di proyek tersebut. Perseroan menargetkan produksi 300 ribu ton limonit per bulan, atau sekitar 9.677 ton per hari.
Sementara itu, proyek smelter IGP Morowali telah memasuki progres operasional. Blok Bahodopi dengan luas 22.699 hektar dilaporkan telah mulai beroperasi sejak kuartal I-2025.
Untuk sektor tambang, konstruksi fase 1 telah mencapai 99% dan kini perusahaan berfokus pada persiapan penyelesaian fase 2 yang ditargetkan rampung pada 2027.
Vale mengungkapkan pada awal 2026 telah terdapat 2,2 juta ton bijih yang terjual dari proyek tersebut.
Adapun, per Desember 2026, pembangunan pabrik HPAL hasil kemitraan dengan GEM dan EcoPro, berkapasitas 66.000 ton per tahun MHP telah mencapai progres 22% dan ditargetkan mulai beroperasi pada rentang 2026 hingga 2027. Total investasi proyek ini mencapai US$2 miliar.
Adapun, di Sulawesi Selatan, PT Vale bersama Huayou tengah mengembangkan proyek IGP Sorowako Limonite di Blok Sorowako seluas 70.566 hektar untuk mendukung hilirisasi nikel limonit.
Pembangunan tambang per Desember 2026, telah mencapai 37%, sedangkan progres pabrik HPAL berada di angka 17%. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 60.000 ton MHP per tahun dan ditargetkan beroperasi penuh pada 2027.
Sebelumnya, Direktur Utama Vale Indonesia Bernadus Irmanto meminta dukungan tambahan kuota produksi bijih nikel kepada Komisi XII DPR RI, meski perusahaan itu telah memperoleh persetujuan RKAB dari otoritas mineral dan batu bara.
Bernadus mengatakan kuota produksi yang diberikan dalam RKAB saat ini hanya 30% dari volume yang diajukan.
Bagaimanapun, dia tidak menyebutkan berapa persisnya volume produksi bijih yang diajukan INCO dalam RKAB 2026 ke Kementerian ESDM.
"Jadi yang kemudian menjadi permohonan dukungan kami adalah terkait dengan kuota penambangan atau produksi ore dari tambang kami di Pomalaa, Bahodopi, dan Sorowako,” kata Bernadus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Dalam perkembangannya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno memastikan Vale dapat mengajukan revisi RKAB 2026.
Dia menyatakan pengajuan permohonan revisi RKAB itu dapat diajukan ke Kementerian ESDM pada April hingga Juli 2026.
“Enggak, kan mereka ada kesempatan juga untuk melakukan revisi April paling telat 31 Juli,” kata Tri kepada awak media di DPR, akhir Januari lalu.
(azr/wdh)
