Purbaya mengatakan sejatinya sejumlah indikator utama fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi aman, mulai dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit anggaran, hingga kinerja pertumbuhan ekonomi.
Dalam rentang waktu berdekatan atau selang sebulan, Moody’s Ratings pada 5 Februari 2026 dan Fitch Ratings pada 4 Maret 2026 menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Sementara itu, S&P Global Ratings juga menyoroti meningkatnya risiko terhadap profil kredit Indonesia.
Sejumlah laporan tersebut menyoroti dua kerentanan utama. Pertama, risiko fiskal yang dipicu oleh prospek penerimaan negara yang dinilai kurang kuat di tengah kebutuhan belanja yang besar. Rasio penerimaan negara Indonesia juga dinilai masih relatif rendah dibandingkan negara dengan peringkat serupa.
Kedua, kredibilitas kebijakan ekonomi yang dipandang perlu diperkuat, terutama terkait konsistensi dan kejelasan arah kebijakan yang berdampak pada persepsi pelaku usaha dan investor.
Merespons hal itu, Purbaya berpandangan penilaian tersebut tidak tecermin pada kondisi fundamental ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif kuat dibandingkan negara lain. Pada 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% dan menjadi salah satu yang tertinggi di kelompok G20.
Di sisi lain, sejumlah negara di kawasan, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, justru mencatatkan defisit fiskal yang lebih besar dari Indonesia, masing-masing 5,57%, 6,41%, dan 3,6% terhadap PDB. Namun, dia mempertanyakan mengapa perhatian lembaga pemeringkat justru tertuju pada Indonesia.
Dia menduga perhatian tersebut, antara lain, berkaitan dengan perubahan pemerintahan dan kepemimpinan di Kementerian Keuangan.
"Kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sanksi jangan-jangan Menteri Keuangan enggak bisa ngitung," tuturnya.
(ain)
