Ketika ditanya mengenai seberapa jauh rentang toleransi pemerintah dalam menahan harga BBM bersubsidi di tengah ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, Airlangga menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Akan tetapi, durasi perang sangat sulit untuk diprediksi.
Di samping itu, Airlangga mengingatkan pemerintah telah memiliki pengalaman menghadapi kenaikan harga minyak dunia ketika perang Rusia-Ukraina memanas pada 2022. Berdasarkan pengalaman tersebut, dia mengaku pemerintah akan kembali mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam kejut (shock absorber).
"Di satu sisi tentu yang terkait dengan subsidi kita jaga, dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi kita akan lanjutkan. APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga. Tapi di lain pihak tentu ada kenaikan tambahan penerimaan kalau komoditas itu naik. Kita tentu melihat situasinya, masih too early to call, masih terlalu pagi," jelas Airlangga.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengatakan dalam situasi harga minyak global yang meningkat, tekanan penyesuaian harga BBM domestik hampir tidak terhindarkan. Namun menurutnya, isu utamanya bukan sekadar apakah harga BBM akan naik, melainkan sejauh mana pemerintah mampu menahan kenaikan tersebut melalui instrumen fiskal.
"Jika pemerintah menahan kenaikan melalui subsidi, maka konsekuensinya ada pada peningkatan beban fiskal. Sebaliknya, jika dilepas maka tekanan terhadap inflasi bisa menjadi lebih kuat," kata Piter dalam keterangan resmi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai net importer minyak membuat tekanan tersebut semakin signifikan. Konsumsi minyak nasional mencapai hampir 1,5 juta barel per hari, sementara produksi domestik kurang dari separuhnya. Ketergantungan terhadap impor menjadikan Indonesia sensitif terhadap lonjakan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar dolar AS.
Menurut Piter, kontribusi BBM terhadap inflasi cukup besar, baik melalui dampak langsung (first round effect) maupun dampak lanjutan terhadap biaya produksi, distribusi, dan harga barang konsumsi (second dan third round effect).
Dengan struktur tersebut, kenaikan harga energi berpotensi mendorong inflasi secara bertahap, tergantung pada respons kebijakan pemerintah.
Dari sisi fiskal, ruang anggaran menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas harga. Piter mengungkapkan, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$10 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp50 triliun. Artinya, keputusan untuk mempertahankan harga BBM melalui subsidi memiliki konsekuensi fiskal yang signifikan, terutama saat tren harga global sedang naik.
(ell)
