“Pasti menguntungkan ya,” tegasnya.
Bahlil menegaskan relokasi impor dari AS bakal segera dilakukan dalam waktu dekat dan bakal dieksekusi secara bertahap. Impor secara bertahap tersebut dilakukan gegara Indonesia belum memiliki tangki minyak mentah yang memadai.
“Sekarang sudah mulai jalan. Bertahap, ya bertahap itu kan bertahap, enggak bisa sekaligus satu kali datang karena kita punya daya simpanan enggak cukup. Jadi masalah kita itu sekarang adalah di storage. Makanya kami mau buat sekarang storage. Kalau enggak begini, kita enggak pernah berpikir,” kata dia.
Bangun Storage
Ihwal rencana pembangunan tangki minyak mentah,Bahlil mengungkapkan proyek tersebut bakal turut digarap oleh swasta dengan sumber dana dari pembiayaan campuran antara dalam negeri dan juga luar negeri.
“Ya investasinya sudah ada, investornya sudah ada. Udah siap. Investasinya bisa dari di-blending antara dalam negeri dan dari luar, tetapi bukan dari AS,” kata Bahlil.
Bahlil menyatakan tangki penyimpanan minyak mentah tambahan sangat dibutuhkan Indonesia agar kilang-kilang domestik mendapat kepastian pasokan dalam mengolah produk olahan kilang seperti bahan bakar minyak (BBM).
Dia mengklaim telah melaporkan rencana percepatan pembangunan tangki penyimpanan minyak mentah tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan pada akhirnya diarahkan untuk segera membangun.
Harga minyak dunia terus mengalami kenaikan sejak serangan AS-Israel terhadap Iran pecah pada Sabtu (28/2/2026). Harga West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April ditutup di US$74,66/barel di New York pada Rabu (4/3/2026), sedangkan Brent untuk penyelesaian Mei diperdagangkan di US$81,40/barel.
Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi memprediksi, dengan asumsi kesepakatan nilai pembelian US$15 miliar dan tanpa ada kesepakatan soal volume, kenaikan harga komoditas energi sebesar 10% saja bisa menurunkan volume barang yang didapatkan RI hingga 9,09%
Lebih lanjut, jika harga komoditas energi naik sebesar 20%, volume impor yang didapatkan makin menyusut sebesar 16,67%. Selanjutnya, jika harga komoditas energi naik mencapai 30%, volume impor bisa terpangkas 23,08%.
Dalam skenario ekstrem, jika harga komoditas energi melonjak 50%, volume impor yang dilakukan Indonesia bisa susut hingga 33%.
Dalam hal ini, pemerintah memang belum mengungkap apakah kesepakatan pembelian komoditas energi dari AS tersebut sudah mengunci besaran volume yang dibeli atau sekadar nilai pembelian saja.
"Kerugian volumenya bisa dihitung sederhana dengan asumsi nilai belanja tetap US$15 miliar dan harga naik, volume berbanding terbalik dengan harga. Artinya, lonjakan harga yang terlihat 'sedang' di headline bisa memangkas volume cukup besar jika pemerintah tidak menambah alokasi dana," kata Syafruddin, dihubungi terpisah.
Syafruddin memandang pemerintah perlu mengunci volume pasokan melalui kontrak yang jelas, guna mengantisipasi lonjakan harga energi yang bisa berdampak mengurangi volume impor tersebut.
Bagaimanapun, Syafruddin menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah tetap bakal memberikan kerugian bagi Indonesia dalam melakukan pembelian komoditas migas senilai US$15 miliar dari AS.
Alasannya, konflik tersebut mengkerek harga acuan energi global dan menaikkan premi risiko di pasar minyak dan produk kilang sehingga harga transaksi dari pemasok manapun bakal ikut terdorong.
Sekadar catatan, Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, salah satu poinnya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total US$15 miliar atau setara Rp253,4 triliun (kurs Rp16.894).
Dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) senilai US$3,5 miliar atau setara Rp59,13 triliun.
Selain itu, Indonesia juga akan mengimpor minyak mentah atau crude oil dari Negeri Elang Bondol dengan nilai US$4,5 miliar atau setara Rp76,02 triliun
Terakhir, Indonesia juga harus mengimpor BBM atau bensin olahan senilai US$7 miliar atau setara Rp118,26 triliun.
(azr/wdh)
