Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kebijakan peningkatan kewajiban free float minimum menjadi 15% berpotensi memengaruhi jumlah penawaran umum perdana saham (IPO) dalam jangka pendek. Meski demikian, regulator menekankan bahwa arah kebijakan tersebut difokuskan pada penguatan kualitas emiten sebagai bagian dari agenda reformasi pasar modal.

Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi menjelaskan, dalam kerangka reformasi untuk memperkuat integritas pasar, OJK memprioritaskan peningkatan kualitas dibandingkan sekadar mengejar kuantitas. Pendekatan tersebut diakui dapat berdampak pada laju penambahan perusahaan tercatat dalam waktu dekat.

“Dalam kondisi keseluruhan reformasi ini prinsipnya kita akan mengedepankan quality over quantity. Sekalipun di jangka pendek mungkin kita akan menghadapi kondisi di mana peningkatan kuantitas IPO menjadi lebih terbatas,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (3/2/2026)

(dhf)