Bloomberg Technoz, Jakarta - Hari ini, Selasa (24/2/2026), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan kembali melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Lelang kali ini berlangsung dalam kondisi fiskal yang jauh lebih rapuh dibandingkan dengan awal 2025. Realisasi APBN Januari 2026 mencatat keseimbangan primer defisit sebesar Rp4,2 triliun, berbanding terbalik dengan periode sama tahun lalu yang mencatatkan surplus Rp11,1 triliun. 

Defisit primer di bulan pertama mengindikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan negara tidak lagi semata untuk belanja produktif, tetapi juga untuk menutup kewajiban operasional sebelum pembayaran bunga utang diperhitungkan penuh. Dengan kata lain, kebutuhan penerbitan surat utang tahun ini berpotensi bersifat rollover-dependent. Gali lubang-tutup lubang.

Investor domestik, terutama perbankan, kemungkinan tetap menyerap SPN-S tenor pendek yang jatuh tempo di 2026, sejalan dengan preferensi likuiditas dan risiko durasi yang rendah. Akan tetapi, respons pelaku pasar terhadap lelang kali ini kemungkinan akan jauh lebih berhati-hati.

Sikap kehati-hatian tersebut bukan tanpa alasan. Dalam lelang hari ini, pemerintah menawarkan kombinasi instrumen jangka pendek melalui SPN-S yang jatuh tempo pada 2026, serta sukuk berbasis proyek (PBS) dengan tenor menengah hingga panjang, yakni PBS030 (2Y; kupon 5,875%), PBS040 (4Y; 5,00%), PBS034 (14Y; 6,50%), PBS005 (18Y; 6,75%), dan PBS038 (24Y; 6,875%).