Lelang ini, seperti lelang-lelang sebelumnya, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026. Target indikator lelang dipatok Rp11 triliun dengan opsi dimenangkan hingga dua kali lipat atau Rp22 triliun.
Pemerintah sepertinya tidak hanya ingin mencari pembiayaan jangka pendek untuk menjaga likuiditas kas, tapi juga mengunci pendanaan jangka panjang di tengah kebutuhan pembiayaan yang semakin tinggi.
Akan tetapi, sepertinya kupon tetap di kisaran 6,5%–6,875% untuk tenor 14Y hingga 24Y yang sebelumnya dianggap atraktif, sekarang malahan harus bersaing dengan persepsi risiko fiskal yang meningkat sejak awal tahun.
Defisit keseimbangan primer di Januari agaknya akan memperkuat ekspektasi bahwa suplai surat utang negara akan lebih agresif sepanjang 2026, entah dalam bentuk sukuk seperti lelang hari ini, atau SUN, bahkan global bond. Dengan kondisi fiskal domestik saat ini, investor juga akan cenderung menuntut premi imbal hasil yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko durasi.
Lain halnya jika lelang dilaksanakan saat kondisi keuangan negara relatif lebih stabil. Investor dari luar negeri biasanya ikut membeli surat utang pemerintah dan membantu menjaga agar tingkat imbal hasil (yield) tidak naik terlalu tinggi. Namun, ketika kondisi fiskal mulai tertekan sejak awal tahun, mereka cenderung lebih berhati-hati.
Dalam situasi seperti sekarang, investor global umumnya memilih surat utang dengan jangka waktu lebih pendek yang risikonya lebih rendah, atau bahkan menunggu membeli di pasar sekunder setelah lelang selesai. Artinya, alih-alih langsung membeli sukuk jangka panjang dalam lelang hari ini, investor asing kemungkinan akan menahan diri sampai imbal hasil yang ditawarkan dianggap cukup menarik untuk mengimbangi risiko.
(dsp/aji)
