Program MBG Diklaim Dongkrak Konsumsi
Presiden Prabowo mengawali pidatonya dengan sebuah harapan bahwa perjalanan panjang membangun bangsa akan dapat terwujud, salah satunya dengan kebijakan pemerintah yang efektif.
Prabowo mengaku menerima laporan dari kepala daerah bahwa kebijakan pemerintah sudah berdampak nyata kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga, kemiskinan menurun, pengangguran terbuka menurun dan orang yang bekerja semakin banyak.
Menurut keyakinannya, peningkatan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi salah satunya dipacu oleh kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak hanya itu, program MBG juga diklaim mampu meningkatkan serapan tenaga kerja.
Prabowo mengaku mengetahui adanya kasus keracunan yang menerpa 28.000 penerima manfaat usai mengonsumsi MBG. Menanggapi hal itu, Prabowo menilai jumlah itu hanya setara dengan 0,0006% dari keseluruhan porsi makanan yang diproduksi yaitu lebih dari 4,5 miliar mulai dari akhir 2024 hingga hari ini.
Hal ini cukup menarik perhatian, lantaran Kepala Negara menanggapi kasus keracunan makanan yang dialami masyarakat hanya sebatas deretan angka.
"Artinya 99,9994% itu kalau statistik ya itu kan dibulatkan ke atas. Berarti apa? 99,994% itu berhasil itu, iya kan? di mana ada usaha manusia yang 100%? Ada, tetapi tidak gampang dicapai," ujar presiden dalam pidatonya di Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Prabowo juga menyoroti langkah efisiensi fiskal yang telah dilakukan pemerintah pada tahun pertama masa pemerintahannya. Penghematan anggaran yang dicapai tercatat lebih dari Rp300 triliun dan dialihkan untuk program-program produktif, termasuk program MBG.
Koperasi Desa Merah Putih
Terkait program prioritas lain, Prabowo akan membangun layanan keuangan finansial mikro atau super micro financing yang nantinya terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia.
Hal itu dilakukan sebagai langkah memerangi dan membasmi para rentenir yang kerap memberikan bunga cukup besar terhadap pembiayaan ke masyarakat desa. Di layanan itu, masyarakat akan mendapat bunga rendah.
"Akan ada gerai untuk super mikro financing untuk membantu menghilangkan peran rentenir. Kita akan beri bunga yg sangat mudah ringan untuk mereka," ujar Prabowo.
Terkait fasilitas kredit yang sudah berjalan, Prabowo juga memerintahkan perpanjangan tenor kredit desa nelayan dari Koperasi Desa Merah Putih menjadi 10-12 tahun, dari kebijakan sebelumnya, yakni 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Menurutnya, perpanjangan tenor bagi para nelayan tersebut bukan merupakan suatu masalah. Lagipula, kata Prabowo, pengusaha besar juga sering meminta restrukturisasi utang untuk meminta perpanjangan tenor kredit.
"Saya pun pernah minta restrukturisasi. Alias dengan kata lain lebih sederhana: minta belas kasihan perpanjangan untuk kembali," ujar Prabowo.
Selain pelonggaran kredit, pemerintah juga menjanjikan kemudahan akses ekspor bagi desa yang dinilai mampu, termasuk membuka akses pelabuhan agar bisa melakukan ekspor secara langsung serta menyederhanakan regulasinya.
Kopdes turut menyediakan gudang logistik, termasuk penyimpanan pendingin atau cold storage, layanan obat-obatan dan kesehatan, hingga kebutuhan logistik masyarakat bersubsidi.
Imbal Hasil Terhadap Aset Danantara Tembus 7%
Dalam pidatonya, Prabowo juga meminta Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mencapai tingkat imbal hasil aset atau return on asset (RoA) sebesar 7%.
Permintaan itu disampaikan Prabowo selepas upaya reformasi di tubuh badan pengelola investasi tersebut.
Prabowo menilai kinerja awal Danantara positif, meski lembaga itu baru berjalan efektif sekitar lima bulan. Danantara dianggap telah berhasil melakukan reformasi dan efisiensi dengan capaian empat kali lipat dibanding tahun 2024.
“Ini luar biasa, tapi harus dikejar, saya menuntut return on asset 7% lah,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyatakan kesiapan memenuhi target yang diminta Prabowo.
Ekonomi RI Diklaim Membaik
Ekonomi Indonesia membaik dengan level pertumbuhan 5,11% sepanjang 2025, dipacu pertumbuhan ekonomi 5,39% pada kuartal IV-2025. Ekonomi yang kuat menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan pengangguran.
Inflasi terjaga, dengan neraca perdagangan yang berlanjut surplus selama 68 bulan berturut-turut, di tengan ketidakpastian ekonomi global. Nilai tukar rupiah juga konsisten dijaga, berkolaborasi dengan Bank Indonesia.
Pasar keuangan menghadapi tantangan, tetapi pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola fisikal dengan disiplin dan berkolaborasi dengan semua pihak. Sektor riil menunjukkan perbaikan yang kuat di akhir tahun 2025 dan memasuki tahun 2026 ini.
Aktivitas manufaktur konsisten ekspansif sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, dengan indeks PMI terkini pada Januari 2026 di level 52,6. Penjualan kendaraan bermotor juga meningkat.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebuah lembaga, dia mengklaim Indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah meningkat dipicu kebijakan yang efektif untuk mendongkrak konsumsi dan penjualan ritel.
Padahal, pada Juli-September tahun lalu, indeks ini turun ke level yang rendah akibat efisiensi dan anggaran yang belum cair, hingga akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran.
“Bukan angka bikinan ekonom kayak saya atau BPS atau yang lain-lain. Ini survei terpisah dari survei BPS. Jadi kondisi kita sekarang amat baik, stabilitas sosial politik terjaga,” tutur dia.
Kemenkeu & BI Perkuat Likuiditas
Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat likuiditas untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Kedua institusi akan menjamin bahwa uang yang ada di sistem akan terus tersedia dan berada di level yang cukup untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.
“Ini disebut base money (uang primer), akibatnya itu mendorong penjualan. Jadi kalau uang cukup di sistem, ekonomi bergerak, daya beli membaik, retail penjualan naik, dan penjualan mobil dan motor juga naik sekarang di double digit,” papar Purbaya.
Menanggapi pendapat ekonom yang menilai bahwa ekonomi Indonesia tak akan membaik dengan ketersediaan likuiditas karena daya beli melambat, Purbaya memastikan akan membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat, pemerintah bisa membangkitkan daya beli.
“Jadi, Anda jangan khawatir prospek ekonomi ke depan akan lebih baik lagi. Karena kami tahu bagaimana mengendalikannya tanpa menciptakan inflasi yang berlebihan,” tegas dia.
Terkait keyakinan investor pasar keuangan yang merosot, Purbaya menilai selama seluruh pemangku kepentingan benar-benar memperbaiki fondasi ekonomi secara konsistem, maka ekonomi akan lekas pulih dan perusahaan akhirnya akan meraup keuntungan, pasar keuangan meningkat sesuai perbaikan pondasi ekonomi.
Ekonomi Kuartal I-2026 Bisa Tembus 5,5%-6%
Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai kisaran 5,5%-6% pada kuartal I-2026. Hal ini bisa terwujud dengan strategi membalikkan arah ekonomi, disertai strategi fiskal yang tetap terjaga.
"Itu seperti angka biasa ya (5,5%-6%), tapi ini angka yang luar biasa. Karena kalau ini terjadi, berarti kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%," ujar Purbaya.
Dia menilai momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 akan terus berlanjut hingga tahun ini. Hal tersebut bisa dicapai jika seluruh pemangku kepentingan benar-benar berupaya memperbaiki pondasi perekonomian secara konsisten.
Bendahara Negara akan mengusung paradigma baru untuk mengelola ekonomi Indonesia, yakni dengan prinsip pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. Sesuai tiga prinsip sumitronomics, yaitu mengelola pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mencapai pemerataan kesejahteraan rakyat, dan menjaga stabilitas nasional.
"Kerangga kebijakan ini membutuhkan sinergitas lembaga, terutama koordinasi fiskal-moneter, termasuk dengan optimalisasi peran Danantara," tegas Purbaya.
Dari sisi fiskal, terang dia, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai katalis dan instrumen countercyclical untuk mendorong pertumbuhan melalui program unggulan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dukungan dunia usaha, optimalisasi penerimaan negara, dan disiplin fiskal.
"Jadi kita sedikit mengorbankan fiskal dalam sisi defisit, dari 2,5% ke arah 2,9%. Itu adalah program countercyclical yang kita kerjakan untuk membalik ekonomi dari yang turun sekarang jadi mulai naik," ungkap dia.
Kendati demikian, dia mengklaim akan melakukan strategi tersebut tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal. Pasalnya, pemerintah juga harus menjaga level rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tak lebih dari 3%.
Terkait prospek jangka panjang, Purbaya meyakini bahwa ekonomi Indonesia akan terus ekspansif dan menjadi Indonesia emas sampai 2033, bukan Indonesia suram.
Hal ini diproyeksi berdasarkan siklus ekonomi, di mana terdapat pola ekspansi yang berlangsung 7-10 tahun, dan berakhir dengan resesi sekitar 1 tahun. Kemudian, kembali ekspansif dan terjadi resesi lagi, demikian seterusnya.
“Kalau kita lihat di sini, terakhir kita ekspansi dari 2009 sampai 2020. Habis itu resesi, kemudian sekarang ekspansi lagi. Artinya kalau kita betul, kita pintar, sampai 10 tahun, kita bisa ekspansi terus sampai 2033,” ucap Purbaya.
(lav)


























