Bloomberg Technoz, Jakarta – Tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) selama dua bulan terakhir membetot perhatian publik usai ramai dituding sebagai salah satu perusahaan yang memperparah bencana Sumatra. 

Seiring dengan perkembangannya, pemerintah mulai terkesan gamang dan melunak ihwal rencana pencabutan kontrak karya (KK) afiliasi bisnis Grup Astra itu, menyusul audit lingkungan yang dikerjakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Mulanya, tambang emas Martabe milik PTAR yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara diprotes oleh Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Sumut karena disebut memperparah banjir di provinsi itu sebab berdiri di ekosistem Batang Toru; yang merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di wilayah tersebut.

Walhi mencatat terdapat delapan kabupaten/kota di Sumut yang terdampak banjir bandang dan longsor, banjir terparah terjadi di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

Walhi menyatakan bencana tersebut paling parah melanda wilayah yang berada di ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru– salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumut.