Arief menuturkan pada dasarnya pemerintah telah berupaya dalam menyusun daftar anggota pansel. Dia memastikan pansel bekerja untuk kebaikan publik. Pansel bersama-sama masyarakat bakal mengawal tiap proses seleksi tersebut.
“Silakan konsultasi ke kami kalau ada keluhan. Kita akan menjaga integritas ini sebaik-baiknya,” ucap Arief.
Pansel tersebut dibentuk sekaligus untuk membuka pendaftaran calon bagi tiga jabatan yang tengah digantikan oleh pejabat sementara OJK, yakni Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.
Berikut profil singkat seluruh anggota Pansel OJK:
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Sosok ekonom senior ini sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. Purbaya dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang ekonomi, kebijakan publik, hingga sektor keuangan negara.
Sebelum memimpin LPS, Purbaya pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020), Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Kemaritiman (2016–2018), serta Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015).
Purbaya menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 bidang Ilmu Ekonomi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara
Anggota pansel dari tubuh pemerintahan lainnya yakni Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Suahasil merupakah tokoh lama yang berkecimpung di sektor ekonomi. Dia mendapatkan gelar Doktor dari University of Illinois at Urbana-Champaign, AS, pada 2003.
Sejak 6 Februari 2015, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan diangkat secara definitif pada 31 Oktober 2016. Pada 25 Oktober 2019, Suahasil ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Keuangan dan dilantik bersama sebelas wakil menteri lainnya.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto
Bambang merupakan purnawirawan TNI. Bambang dilantik sebagai Wamensesneg pada pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada 21 Oktober 2024.
Dalam perjalanan kariernya, Bambang kerap menempati sejumlah posisi strategis di bidang hukum dan perencanaan pertahanan, di antaranya Kepala Bagian Hatkum, Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Setjen Kemhan, hingga bertugas di Direktorat Hukum Strategi Pertahanan Dit Kumstra Ditjen Strahan Kemhan.
Pada 10 Desember 2018, dia dilantik oleh Menteri Pertahanan kala itu, Ryamizard Ryacudu sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial. Jabatan tersebut diembannya hingga 2024, sebelum akhirnya dipilih menjadi Wamensesneg.
Deputi Kemenpan-RB, Erwan Agus Purwanto
Kemudian Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto terpilih menjadi anggota Pansel OJK.
Sosoknya dikenal luas di kalangan birokrat dan akademisi sebagai pemikir kebijakan publik dengan pengalaman panjang sejak menjadi dosen tetap di Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak era 1990-an.
Gelar doktor diraihnya dari Universiteit van Amsterdam, Belanda, pada 2004. Kariernya di kampus mencapai puncaknya saat ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM pada periode 2016–2021.
Pada 2019, dia resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar di bidang Ilmu Kebijakan Publik. Setelah masa jabatan dekan berakhir, kiprahnya meluas ke ranah nasional melalui Kementerian PAN-RB.
Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra
Dhahana Putra saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum. Dia telah meniti karir panjang dari kementerian itu.
Dhahana sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM), Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, dan lainnya. Ia merupakan lulusan doktor di bidang Ilmu Politik dari Universitas Nasional dengan disertasi yang membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia terkait peristiwa G30S/PKI.
Dia juga pernah memimpin panitia seleksi untuk lembaga lain, yaitu sebagai Ketua Panitia Seleksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo
Perry tercatat memiliki karier yang panjang dan cemerlang di Bank Indonesia, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur BI, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Perry juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
Pada 2009, Perry Warjiyo pernah mencicipi posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada tahun 2007-2009. Sejak 2018 hingga kini Perry Warjiyo menduduki posisi Gubernur Bank Indonesia.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman
Aida merupakan lulusan Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis IPB University pada tahun 1987 dan melanjutkan pendidikannya di University of Southern California dan mendapatkan gelar Master di bidang Economics pada tahun 1996.
Setelah itu, Aida kembali melanjutkan pendidikannya di Claremont Graduate University dan mendapat gelar Phd di bidang Ekonomi pada tahun 2001. Pada periode ini, Aida memulai karirnya di BI tepatnya pada tahun 1991.
Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, Aida sempat menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi Kebijakan Strategis Sektor Moneter, Bauran Kebijakan BI, dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional periode 2020-2022.
Jauh sebelum itu, Aida sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter periode 2018 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018.
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi
Rullyandi merupakan Doktor Hukum dan ahli hukum dalam bidang Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Dia tercatat pernah menjadi dosen fakultas hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Selain itu dia juga pernah menjadi staf ahli pada Kementerian Dalam Negeri dan staf ahli di Bareskrim Mabes Polri.
Pada Juni 2021, Rullyandi pernah memecahkan rekor sebagai saksi ahli tata negara terbanyak dan termuda di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Penghargaan itu diberikan oleh Muri. Rully memecahkan rekor 'Ahli Hukum Tata Negara Termuda Sebagai Saksi Ahli Terbanyak di MK dan MA'. Dia sudah 100 kali menjadi saksi ahli di MA dan MK pada usia 34 tahun.
Pakar Grafologi, Gusti Aju Dewi
Gusti Aju Dewi menjadi populer setelah kemunculannya sebagai narasumber dalam salah satu program televisi. Pada kesempatan tersebut, Gusti Aju Dewi tampil bersama Ferry Irwandi dalam suatu diskusi politik.
Tidak banyak data yang ditemukan mengenai siapa Gusti Aju Dewi. Gusti Aju diketahui menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Hubungan Internasional pada 1999 hingga 2002.
Gusti Aju Dewi lalu melanjutkan pendidikan Magister Informatika dengan spesialisasi Kecerdasan Buatan (AI), di School of Computer Science, Universitas Nusa Putra, sejak Maret 2024.
Karier Gusti Aju Dewi diawali pada tahun 2011. Perempuan yang dulu dikenal dengan nama Deborah Dewi ini, memutuskan untuk menekuni karier di bidang grafologi.
(lav)
