Bloomberg Technoz, Jakarta - Tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia terus menunjukkan tren perbaikan. Badan Pusat Statistik mencatat, per September 2025, ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur melalui Gini Ratio berada di level 0,363. Angka tersebut turun 0,012 poin dibandingkan posisi Maret 2025, mencerminkan perbaikan distribusi kesejahteraan di tengah dinamika ekonomi nasional.

Penurunan Gini Ratio ini tidak terlepas dari konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan perlindungan sosial. Berbagai program bantuan sosial terus digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Program tersebut juga dirancang untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi sekaligus mengurangi kesenjangan sosial secara berkelanjutan.

Instrumen utama kebijakan perlindungan sosial pemerintah meliputi Program Sembako dan Program Keluarga Harapan. Kedua program ini menyasar keluarga prasejahtera secara berkesinambungan dengan mekanisme penyaluran yang semakin terintegrasi. Kehadiran bansos dinilai mampu menahan tekanan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga.

Efektivitas kebijakan perlindungan sosial tersebut turut ditopang oleh peran lembaga keuangan. Sistem penyaluran yang andal, aman, dan menjangkau masyarakat luas menjadi faktor penting agar bantuan tepat sasaran. Dalam konteks ini, perbankan berperan strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan penerima manfaat di lapangan.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri mengambil peran aktif dalam penyaluran bantuan sosial sepanjang 2025. Bank berkode emiten BMRI ini telah menyalurkan bansos senilai Rp15,1 triliun kepada lebih dari 7,45 juta Keluarga Penerima Manfaat. Penyaluran tersebut menjangkau 123 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Bantuan sosial yang disalurkan Bank Mandiri mencakup Program Sembako dan Program Keluarga Harapan. Proses penyaluran dilakukan secara periodik sepanjang tahun sesuai ketentuan pemerintah. Dengan dukungan infrastruktur perbankan yang luas, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat waktu dan merata.

Seluruh proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat dilakukan secara reguler. Mekanisme yang terintegrasi diterapkan untuk memastikan akurasi data serta ketepatan sasaran. Langkah ini menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas program perlindungan sosial di tengah besarnya jumlah penerima manfaat.

Sinergi Perbankan dan Pemerintah

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menegaskan bahwa perseroan terus mengakselerasi ekosistem penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi. Upaya ini dilakukan agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan.

“Kami akan terus mendukung implementasi program-program pemerintah, khususnya yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas, guna memberikan nilai tambah bagi penguatan ekonomi kerakyatan,” ujar Riduan dalam keterangan resminya, Selasa (10/2).

Menurut Riduan, Bank Mandiri secara aktif memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi dilakukan mulai dari tahap pendataan, pemutakhiran data, hingga distribusi bantuan kepada keluarga penerima manfaat di berbagai daerah. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Penguatan koordinasi tersebut juga bertujuan mendukung akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Selain itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial yang menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

“Melalui koordinasi yang erat dengan kementerian dan pemangku kepentingan, Bank Mandiri memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari validasi data hingga distribusi di lapangan, sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Riduan.

Penyaluran bansos yang tepat sasaran tersebut memiliki dampak strategis bagi perekonomian. Selain menjaga daya beli masyarakat rentan, bansos turut memperkuat stabilitas konsumsi rumah tangga. Stabilitas ini menjadi fondasi penting dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, Bank Mandiri juga aktif mendukung program pemerintah agar penerima bansos dapat segera mandiri. Pemerintah menargetkan lebih dari 300.000 orang dapat keluar dari daftar penerima bansos pada akhir 2026. Program ini mendorong transformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif.

Program tersebut diarahkan agar para penerima bansos mulai merintis usaha kecil. Dengan memiliki sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan, diharapkan ketergantungan terhadap bantuan sosial dapat berkurang secara bertahap. Pendekatan ini sejalan dengan visi penguatan ekonomi kerakyatan.

Pada Triwulan IV 2025, Bank Mandiri telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada penerima bansos yang telah memulai usaha kecil. Kegiatan tersebut mencakup pemberian materi motivasi, pengelolaan keuangan, hingga penguatan kemampuan pemasaran. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas usaha agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan pemberdayaan tersebut, peran Bank Mandiri tidak hanya sebatas penyalur bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan perbankan diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang yang lebih luas.

“Dukungan terhadap program prioritas pemerintah merupakan komitmen berkelanjutan Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah melalui sinergi yang terintegrasi, akselerasi yang bertumbuh, serta penguatan ekosistem BUMN, guna menghadirkan keunggulan berkelanjutan dan memperluas dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” pungkas Riduan.

Dengan tren penurunan ketimpangan dan penguatan sistem perlindungan sosial, peran aktif sektor perbankan seperti Bank Mandiri menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional.