Pernyataan ini sejalan dengan sikap Takaichi sebelumnya, namun memberikan rincian lebih spesifik terkait skenario darurat di Taiwan. Komentar ini muncul setelah ketegangan berbulan-bulan dengan China, terutama setelah Takaichi menyebut di parlemen bahwa invasi China ke Taiwan dapat dianggap sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup"—sebuah pembenaran hukum bagi Jepang untuk mengerahkan pasukannya.
Walaupun Takaichi bersikeras bahwa pernyataannya tidak mengindikasikan perubahan kebijakan militer Jepang, Beijing telah menuntut pencabutan pernyataan tersebut dan membalasnya dengan peringatan perjalanan serta pembatasan ekspor.
"Baik secara historis maupun hukum, Jepang tidak berada dalam posisi untuk melontarkan komentar tidak bertanggung jawab mengenai Taiwan milik China," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun, dalam konferensi pers rutin di Beijing, Selasa (27/1). Jepang harus "memperbaiki kesalahannya dan menghentikan manipulasi serta langkah tidak bertanggung jawab terkait masalah Taiwan," tambahnya.
Saat ini, Takaichi tengah menghadapi pemilihan umum sela yang ia serukan demi mengonsolidasikan kekuasaan di majelis rendah parlemen yang lebih kuat. Kemenangan telak akan memberinya mandat yang dibutuhkan untuk mengejar kebijakan-kebijakannya, termasuk sikap diplomatik yang lebih keras terhadap China.
Sejauh ini, respons Jepang terhadap kemarahan China tergolong tenang. Langkah Jepang sejauh ini hanya terbatas pada mengoreksi ketidakakuratan dalam klaim-klaim China.
Dalam konferensi pers pekan lalu, Takaichi menyatakan bahwa pintu dialog dengan China tetap terbuka, dan Jepang terus berupaya membangun hubungan yang stabil serta konstruktif dengan negara tetangganya tersebut.
(bbn)
