Bloomberg Technoz, Jakarta - Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace for Gaza—dewan perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump—menuai perdebatan luas di kalangan pengamat hubungan internasional.

Di satu sisi, langkah ini dinilai membuka akses langsung ke pusat pengambilan keputusan kekuatan besar. Namun, di sisi lain, risiko terhadap citra politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal bebas-aktif dan pro-Palestina juga tak kecil.

Pengamat kebijakan hubungan internasional Fisipol UGM Dafri Agussalim menilai keputusan tersebut harus dibaca dari dua sisi. Dari aspek potensi keuntungan, keanggotaan ini memungkinkan Indonesia ikut terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan Dewan Perdamaian.

"Kalau kita masuk ke situ, mungkin kita bisa ikut berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan keputusan kebijakan dari lembaga itu. Harapannya keputusan kita itu tentu saja yang baik, artinya misalnya pro-Palestina dan seterusnya. Dibanding kita di luar, kalau di luar kita kan jadi enggak bisa ikut," kata Dafri saat dihubungi Bloomberg Technoz.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa harapan tersebut belum tentu terwujud. Dominasi Amerika Serikat (AS), terutama di bawah kepemimpinan Trump, dinilai terlalu besar untuk memberi ruang signifikan bagi negara seperti Indonesia.