Sementara dari luar negeri, guncangan datang dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) dan tren re-shoring produksi, atau tren perusahaan memindahkan kembali aktivitas produksi ke negara asalnya. Seperti, basis manufaktur kembali ke AS. Hal ini berpotensi mengurangi arus investasi ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Saat ini pemerintah berhasil menegosiasikan penurunan tarif resiprokal AS dari 32% menjadi 19%, akan tetapi konsekuensinya tidak sepenuhnya positif. Sebab, itu artinya produk murah dari negara produsen berbiaya rendah serta terbukanya pasar domestik bagi barang AS dapat menekan industri dalam negeri yang saat ini juga sudah hampir kehabisan nafas, terutama sektor padat karya seperti tekstil.
Prospek Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 yang lebih kuat dari perkiraan memang menjaga laju ekspansi tetap di jalur historis 5%. Namun, kualitas pertumbuhan tersebut patut dicermati lebih dalam. Perlambatan belanja rumah tangga dan melemahnya investasi menunjukkan bahwa mesin utama ekonomi mulai kehilangan tenaga. Pertumbuhan investasi yang melambat ke sekitar 5%, menjadi sinyal bahwa dunia usaha semakin berhati-hati, terutama di tengah ketidakpastian kebijakan.
"Perlambatan PDB pada kuartal III-2025 dipicu oleh melemahnya pertumbuhan belanja rumah tangga. Investasi juga melambat menjadi 5,04% (yoy), melambat dari 6,99% pada kuartal II dan berada di bawah rata-rata 5,2% sejak 2008. Sebaliknya, ekspor neto menguat dan pemerintah meningkatkan belanja di tengah gelombang protes pada Agustus," sebut laporan Bloomberg berjudul Indonesia Country Primer Outlook yang disusun oleh Tamara Mast Henderson.
Situasi pasar tenaga kerja memperlihatkan paradoks serupa. Tingkat pengangguran masih relatif rendah, sekitar 4,9%, jauh di bawah rata-rata dua dekade terakhir.
Namun, indikator ke depan menunjukkan kekhawatiran. Asosiasi industri memperingatkan ratusan ribu pekerjaan di sektor tekstil terancam akibat banjir impor murah, khususnya dari China. Sektor-sektor lain juga akan terdampak oleh tambahan akses pasar bagi produk AS, sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan untuk membatasi tarif.
Dalam jangka menengah, tantangan akan semakin berat: Indonesia membutuhkan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru setiap tahun hanya untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Tanpa arus investasi asing langsung (FDI) yang kuat, target ini mungkin akan sulit dicapai.
Di sisi moneter, ruang kebijakan terlihat makin sempit. Inflasi memang masih terkendali, rata-rata 1,9% sepanjang 2025 dan berada dalam target Bank Indonesia sebesar 1,5-3,5%, yang secara teori sebenarnya dapat membuka peluang penurunan suku bunga lanjutan.
Namun, ketidakpastian yang datang dari faktor eksternal justru membuat rupiah melemah. Tekanan terhadap rupiah dan kekhawatiran pasar atas independensi bank sentral membuat BI harus menyeimbangkan kebutuhan mendukung pertumbuhan dengan menjaga stabilitas nilai tukar.
Persoalan fiskal ini menjadi ujian terbesar pemerintahan yang baru akan menjalani tahun keduanya pada 2026 ini. Di satu sisi, tekanan sosial akibat ketimpangan pendapatan menuntut peran negara yang lebih besar melalui belanja sosial.
Di sisi lain, melonggarkan disiplin fiskal secara berlebihan berisiko menggerus kepercayaan investor dan memicu penurunan peringkat (rating). Sejarah menunjukkan, kepercayaan yang hilang jauh lebih sulit dipulihkan daripada pertumbuhan yang tertunda.
Dalam jangka menengah, ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan hingga 8% tampaknya akan semakin menantang. Dengan kondisi global yang kurang bersahabat, target realistis Indonesia adalah menjaga stabilitas pertumbuhan 5% sambil memperbaiki fondasinya. Itu berarti mempertahankan jangkar fiskal, meski dengan fleksibilitas terukur, menjaga kredibilitas kebijakan moneter, serta menciptakan iklim investasi yang konsisten dan dapat diprediksi.
Dalam jangka panjang, prospek Indonesia sejatinya tetap menjanjikan. Dengan reformasi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan investasi untuk menutup kesenjangan infrastruktur serta pendidikan, pertumbuhan 5% dapat dipertahankan selama tiga dekade mendatang. Namun, peluang ini hanya akan terwujud jika Indonesia mampu mengelola risiko yang ada sekarang dengan kehati-hatian.
"Indonesia diperkirakan mampu menghindari perlambatan, dengan proyeksi pertumbuhan 5% pada 2025 dan 2026. Proyeksi ini mengasumsikan permintaan domestik tetap bertahan, didukung oleh kebijakan Presiden Prabowo untuk menopang rumah tangga rentan serta pemangkasan suku bunga BI," kata Henderson dalam laporan itu.
Namun, ia juga menekankan risiko geopolitik dapat menekan selera risiko investor, menurunkan harga komoditas ekspor indonesia, memicu arus modal keluar dari Indonesia, dan pada akhirnya memberi tekanan pada rupiah.
Indonesia mungkin saat ini tidak sedang menghadapi krisis. Namun dengan risiko yang ada, serta langkah dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menimbulkan kekhawatiran pasar dapat membawa Indonesia pada perlambatan.
Sebagaimana kita tahu, sejarah mengajarkan bahwa krisis seringkali berawal dari sinyal-sinyal kecil dan sentimen pasar yang diabaikan pemangku kebijakan.
(dsp/aji)
