Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Dahlian Persadha memandang tanggapan pemerintah atas berbagai kasus dugaan kebocoran data terkesan melakukan pengabaian. 

Pakar keamanan siber tersebut menilai dengan adanya sejumlah kasus kebocoran data, mulai dari 337 juta lebih data penduduk Indonesia diduga bocor, sekitar 17,5 juta data pribadi pengguna Instagram juga diduga bocor, hingga teranyar yakni data mahasiswa di 13 universitas diduga bocor memperlihatkan ekosistem pelindungan data nasional masih amat rentan.

“Berulang kali publik disuguhi kabar dugaan kebocoran dan peretasan data dalam skala besar, mulai dari data pengguna media sosial, data kependudukan, hingga data mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Kasus dugaan bocornya 17,5 juta data pengguna Instagram dan munculnya klaim kebocoran data mahasiswa di belasan universitas menunjukkan bahwa ekosistem pelindungan data nasional masih sangat rentan,” Pratama bercerita kepada Bloomberg Technoz, Selasa malam (20/1/2026).

Menurut dia, persoalannya bukan hanya insiden kebocoran itu sendiri, melainkan pola respons negara yang kerap terlihat terlambat, defensif, dan cenderung menormalkan kejadian tersebut. “Di sinilah muncul kesan pembiaran yang dirasakan publik,” kata Pratama.

Dalam banyak kasus, lanjut Pratama, pemerintah melalui kementerian terkait lebih sering berhenti pada pernyataan bahwa data yang beredar adalah data usang, tidak valid, atau masih perlu diverifikasi. Secara teknis, kehati-hatian ini memang diperlukan karena tak semua klaim kebocoran di forum gelap atau dark web bisa langsung dianggap benar.